JAKARTA, KOMPAS.TV - Pernyataan mengejutkan dikatakan Amien Rais. Mantan Ketua MPR itu mengaku telah dikeluarkan dari Partai Amanat Nasional (PAN) karena perbedaan prinsip dalam menjalankan roda partai ke depan.
"Saya sudah tidak di PAN sama sekali, saya sudah dikeluarkan oleh anak buah saya karena berbeda prinsip," ujar Amien Rais dalam acara diskusi virtual bertema Bahaya Komunisme di Dunia Islam dalam chanel Youtube UTZ Offivcial, Jakarta, Kamis (23/7/2020).
Baca Juga: Ngaku Sudah Tidak di PAN, Amien Rais: Saya Dikeluarkan Anak Buah karena Beda Prinsip
Lebih lanjut, menurut Amien, perbedaan prinsip tersebut karena PAN yang saat ini di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan berencana bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya katakan adik-adikku, para kader-kaderku yang cerdas dan pandai-pandai, berhitunglah dengan rasional, di atas itu juga berhitung dengan keimanan," kata Amien Rais.
"Kalau Anda tetap ingin dukung rezim ini, itu jelas sesuatu langkah yang keliru bin salah. Jadi tidak ada rasionya, tidak ada rasionalisasinya," sambung ayah anggota DPR Ahmad Mumtaz Rais itu.
Amien Rais pun mengaku telah menyampaikan ketidaksetujuannya jika PAN bergabung ke Istana di bawah pemerintahan Jokowi-Maruf, meskipun diberikan jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Saya tidak setuju bergabung dengan rezim yang sudah tidak ketulungan, sementara mereka yakin bergabung rezim Jokowi, akan dapat logistik, akan dapat segala macam," kata Amien Rais.
Diketahui saat ini, Amien Rais tercatat berbeda sikapnya dengan anaknya Mumtaz Rais. Pada gelaran Kongres PAN di Kendari, Mumtaz mendukung petahana Ketum Zulkifli Hasan, sementara Amien Rais mengusung Mulfachri Harahap-Hanafi Rais.
Baca Juga: PAN Tawarkan 4 Nama Menteri, Salah Satunya Putra Amien Rais
Tidak Ada Nama Amien Rais di Kepenguruan PAN
Ketua umum terpilih Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan kepengurusan baru DPP PAN periode 2020-2025.
Pengumuman tersebut digelar di Sekretariat DPP PAN, Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/3/2020).
Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan kepengurusan baru telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada 2 Maret 2020.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.