Bank Dunia Sebut Ekonomi Indonesia Bisa 0 Persen, Sri Mulyani: Tidak Ada yang Yakin Prospek ke Depan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonomi global tengah mengalami penurunan. Hal itu pun terjadi di Tanah Air. Namun Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa bertumbuh 0% alias tidak bergerak pada tahun ini.

Proyeksi tersebut didasarkan pada tiga hal. Pertama, apabila pertumbuhan ekonomi global turun sampai dengan minus 5,2% di tahun ini.

Kedua apabila perekonomian Indonesia bisa dibuka kembali sepenuhnya pada bulan Agustus mendatang. Terakhir, apabila tidak ada gelombang infeksi lanjutan dari pandemi Covid-19 ini.

Baca Juga: Luhut Kaget Bank Dunia Umumkan Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Atas

Adanya kecemasan konsumen serta kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk meredam penyebaran virus, telah mengakibatkan berhentinya kegiatan pariwisata, rendahnya harga komoditas, dan terhentinya kegiatan operasional toko maupun restoran.

Meski demikian, Bank Dunia melihat pemulihan ekonomi akan terjadi secara berangsur-angsur dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara riil diproyeksikan akan mencapai 4,8% pada tahun 2021, serta akan mencapai 6% pada 2022.

"Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diharapkan sebesar 4,8% seiring dengan peningkatan angka konsumsi swasta yang mulai pulih, dan pertumbuhan signifikan akan terjadi pada 6% di tahun 2022," ujar Lead Economist World Bank Indonesia Frederico Gill Sander di dalam peluncuran Indonesia Economic Prospect, Kamis (16/7).

Frederico melanjutkan, beberapa strategi yang dapat mendukung Indonesia bangkit dari krisis, di antaranya, adalah memperluas cakupan program perlindungan sosial, mengatasi kesenjangan yang baru teridentifikasi pada sistem, serta mempercepat penerapan perawatan kesehatan universal untuk seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, keputusan pemerintah untuk mengubah prioritas belanja negara dan meningkatkan defisit anggaran memang sangat dibutuhkan untuk dapat meredam dampak pandemi ini.

Ke depannya, alokasi belanja dalam jumlah lebih besar pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur akan tetap dibutuhkan pemerintah.

"Kebutuhan belanja ini, juga menjadi dasar mengapa reformasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan fiskal negara sangatlah penting untuk melandaikan kurva utang dan mempertahankan kerangka makroekonomi Indonesia yang kuat,” kata Frederico.

Baca Juga: Sri Mulyani Tanggapi Positif Peringatan dan Teguran dari Presiden

Respons Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berdasarkan asumsi tersebut maka sebenarnya pemulihan ekonomi Indonesia menghadapi ketidakpastian.