Minta Dicoret dari Destinasi Wisata, Suku Baduy Kirim Surat ke Presiden Jokowi

Masyarakat adat Baduy melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo meminta agar Baduy dicoret dari salah satu destinasi wisata nasional.

Dalam surat terbuka tersebut, keputusan ini dicetuskan oleh Lembaga Adat Baduy dalam pertemuan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Banten.

Dengan pertimbangan mendesak, yakni dampak negatif modernisasi dan kunjungan wisatawan ke wilayah adat yang terkenal menjaga etika alam dengan ketat.

Jaro Saidi, salah satu pemangku adat di Baduy, mengatakan kehidupan masyarakat setempat terusik akibat masifnya informasi tentang Baduy di media sosial.

"Meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Baduy menimbulkan dampak negatif, berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap tatanan adat yang dilakukan oleh wisatawan dan jaringannya,” tertulis dalam surat yang ditandatangani dengan cap jempol oleh Jaro Saidi.

Baca Juga: Waduh! Belum Resmi Dibuka, Wisata Budaya Baduy Sudah Ramai Pengunjung

Padahal, tatanan adat masyarakat Baduy yang masih berlaku, tidak mengizinkan siapapun untuk mengambil gambar, apalagi mempublikasikan wilayah adat Baduy, khususnya wilayah Baduy Dalam.

Selain itu, Jaro Saidi mengungkapkan keresahannya bahwa pencemaran lingkungan di wilayah Baduy semakin mengkhawatirkan.

Banyak pedagang dari luar Baduy berdatangan ke dalam, sebagian besar menjual produk makanan minuman berkemasan plastik sehingga mendatangkan persoalan baru.

"Ini terjadi karena terlalu banyaknya wisatawan yang datang, ditambah banyak dari mereka yang tidak mengindahkan dan menjaga kelestarian alam, sehingga banyak tatanan dan tuntunan adat yang mulai terkikis dan tergerus oleh persinggungan tersebut," ujar Jaro Saidi.

Pertemuan ini juga sekaligus memberikan mandat kepada tim dari luar wilayah Baduy yang dikepalai oleh Heru Nugroho, dan 3 anggota lainnya yaitu Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara.

Mereka dipercaya oleh Lembaga Adat Baduy untuk bisa menyampaikan aspirasi dan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden, beberapa Kementerian dan perangkat daerah wilayah Banten.