Fakta Jokowi Marahi Menteri: Kinerja Kabinet Masih Biasa hingga Ancam Reshuffle

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal dengan kinerja para menteri kabinetnya yang dinilai belum maksimal dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Dia bahkan tak segan akan melakukan reshuffle kabinet jika kinerja menterinya tidak ada peningkatan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Marah Kinerja Kabinet Nggak Ada Progress yang Signifikan

"Saya harus ngomong apa adanya nggak ada progress yang signifikan. Nggak ada. Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Jokowi dengan penekanan, saat pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6/2020).

Jokowi menilai bahwa kerja para kabinet dan jajarannya sejauh ini layaknya dalam situasi normal. Padahal, yang dibutuhkan saat ini adalah kerja ekstra dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi saat ini.

Kabinet Indonesia Maju, menurut Jokowi, harus berpikiran yang sama bahwa Indonesia sedang diambang krisis. Bukan berpandangan bahwa hal ini normal dan terjadi di negara-negara lain.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary," tegas Jokowi.

"Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?" sambungnya.

Baca Juga: Jengkel Kinerja Menteri, Jokowi Ancam Bubarkan Lembaga hingga Reshuffle Kabinet

Ancam Reshuffle Kabinet

Bukan hanya itu, Jokowi bahkan mengancam tak segan untuk membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet (reshuffle kabinet) jika tidak ada peningkatan dalam menangani krisis kesehatan dan ekonomi saat ini.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja resufle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," tegas Jokowi lagi.

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengingatkan bahwa pemerintahan ini memiliki tangung jawab terhadap hajat hidup rakyat Indonesia.

“Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh bidang kesehetan dianggarkan Rp 75 triliun baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke rem ke situ semua. Segera dikelurkan dengan penggunaan tepat sasaran,” papar Presiden Jokowi.

Kemudian, Jokowi juga menyinggung bantuan sosial (bansos) yang ditunggu masyarakat harus segera disalurkan 100 persen.

"Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya, jangan sampai ada hal yang justru mengganggu," jelas Presiden Jokowi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Soroti Bidang Kesehatan, Sosial dan Ekonomi Masih Biasa