JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Riset Center Of Reform On Economy (CORE), Piter Abdullah Redjalam mengatakan adanya lonjakan kemiskinan karena adanya lonjakan pengagguran.
Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Keuangan menyatakan bahwa harus diakui masih adanya kendala mengenai pendataan bantuan sosial.
Ia pun menerangkan bahwa pemerintah berupaya untuk menaikan alokasi bantuan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin, 25 Juni lalu memerintahkan para menteri terkait, segera memulai pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
Menurut Wapres, simpang siur data warga miskin penerima bantuan sosial sebelumnya, akan diatasi dengan skema pendaftaran mandiri, termasuk penggunaan aplikasi daring.
Kementerian Keuangan melalui dalam rilis APBN 16 Juni lalu, menyebut proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2020 -3,1%.
Ancaman gelombang miskin baru akibat pandemi corona di Indonesia, berpotensi mencapai angka 115 juta orang.
Baca Juga: Rantai Keluarga Miskin, Kemiskinan Picu Ketimpangan Pendapat
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.