Ratusan sopir dan kernet truk barang lintas pulau, mendatangi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan ( KSOP ) Pangkalbalam Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Mereka menolak rapid tes mandiri, yang selama ini ditanggung oleh pemerintah secara gratis.
Sementara, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdalih, sudah kehabisan alat rapid test dan tidak mampu lagi menanggung biaya rapid test awak truk, yang mencapai 630 juta rupiah per bulan.
Kebijakan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung untuk menghapus rapid test gratis bagi sopir dan kernet truk barang yang hendak berlayar, mendapat reaksi keras.
Seratus orang lebih awak angkutan barang lintas daerah ini, mendatangi KSOP Pangkalbalam, guna mendesak pemerintah membatalkan pencabutan rapid test gratis tersebut.
Tingginya biaya rapid test yang mencapai 350 hingga 400 ribu rupiah, membuat para awak truk ini merasa keberatan jika harus rapid test mandiri sebelum berlayar.
Setelah sempat bernegosiasi a lot, akhirnya disepakati perpanjangan masa berlaku rapid test khusus bagi awak truk angkutan barang lintas daerah yang hendak berlayar. Bukan lagi 3 hari, melainkan 1 bulan, dengan tetap melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas atau klinik kesehatan.
Saat ini, pemerintah bekerjasama dengan kimia farma, untuk menyediakan rapid test murah khusus awak truk, seharga 280 ribu rupiah di setiap pelabuhan penyeberangan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.