Tahun Ajaran Baru Dimulai Juli, Pakar: Perhatikan Mental Health Anak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) memastikan bahwa jadwal dimulainya pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 tidak mengalami perubahan, yakni tetap di bulan Juli 2020.

94 persen sekolah di Indonesia masih harus menerapkan metode pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah.

Hanya 6 persen saja sekolah yang sudah diperbolehkan beroperasi dengan metode belajar tatap muka.

Meski demikian, Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan bukan hanya segi protokol saja yang jadi poin penting, namun juga aspek mental anak harus diperhatikan.

"Ini harus menjadi perhatian. Mental health dalam pandemi itu sering terabaikan di berbagai negara," ujarnya.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan Nasional Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ace Suryadi memberikan evaluasi terkait apa yang selama 3 bulan ini telah diterapkan pemerintah yakni belajar di rumah.

Ia menegaskan bahwa infrastruktur adalah hal yang sangat penting untuk disiapkan.

"Yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan infrastruktur, tidak perlu infrastruktur yang besar lah. Infrastruktur yang sifatnya perangkat-perangkat digital yang bisa digunakan anak-anak. Selama ini kan anak-anak merasa kesulitas. Jangankan handphone, pulsanya aja mereka mengalami kesulitan," katanya.

Evaluasi yang cukup memilukan, Ace Suryadi mengatakan jika murid tak mendapat bimbingan secara maksimal dalam proses belajar.

"Cara belajar mereka itu adalh hanya menempatkan guru sebagai pemberi tugas dan anak-anak mengerjakan tugas di rumah masing-masing. Mungkin tanpa bantuan tanpa bimbingan apapun," tambahnya.

Untuk itu ia menegaskan jika tak boleh ada siswa yang belajar secara mandiri di rumah.

Lalu apa saja yang menjadi kunci sukses metode belajar jarak jauh di tengah pandemi di tahun ajaran baru ini serta apa saja cara efektif terapkan protokol kesehatan di setiap sekolah yang sudah boleh beraktivitas

Simak dialog bersama dengan Ketua Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan Nasional Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ace Suryadi, serta Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman.