JAKARTA, KOMPASTV - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepada 270 kepala daerah untuk segera mencairkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
Anggaran tersebut sebelumnya sudah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Tito meminta pencairan dilakukan sesegera mungkin agar pihak penyelenggara pilkada dapat melaksanakan tahapan lanjutan pada 15 Juni 2020.
Baca Juga: Minta Tambahan Anggaran untuk Pilkada Serentak, Ini Alasan KPU
"Kita harapkan agar sebelum tanggal 15, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan," kata Tito melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (9/6).
Tito menuturkan, realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.
Sejauh ini, kata Tito, sudah ada 42 persen provinsi yang telah merealisasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak.
Baca Juga: Tito Karnavian Larang Ojol Angkut Penumpang Saat New Normal, Driver akan Unjuk Rasa ke Istana Negara
Dengan demikian, masih ada 57 persen yang belum menganggarkannya. Sementara di tingkat kabupaten atau kota sebanyak 41,68% yang sudah merealisasikan anggaran tersebut.’
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.