Menko PMK: Ada 21.000 Desa yang Belum Terima Dana Desa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk warga miskin yang perekonomiannya terdampak virus corona masih terus dilakukan pemerintah.

Namun, Menko PMK Muhadjir Effendy mengakui ada tiga persoalan yang menjadi biang kerok lambannya penyaluran bansos ke masyarakat, mulai dari ketersediaan dana hingga penyaluran itu sendiri.

Apa upaya pemerintah mengatasi persoalan-persoalan ini?

Stimulus bansos corona yang diluncurkan pemerintah hingga kini belum berjalan mulus.

Dari data yang tidak akuntabel hingga masalah teknis penyaluran.

Presiden Jokowi pun menyentil lambannya penyaluran bansos. Jokowi menyebut bahwa prosedur penyaluran bansos berbelit-belit.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui ada banyak persoalan yang mengganjal penyaluran bantuan sosial.

Terhambatnya penyaluran bansos misalnya terjadi akibat data yang sulit dihimpun.

Untuk sementara waktu, bansos mengacu pada data yang dihimpun RT RW tanpa perlu diverifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap bahwa banyaknya masalah penyaluran bansos terjadi akibat pemerintah daerah tidak memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.