Kompas TV nasional berita kompas tv

Seluruh Moda Transportasi Boleh Beroperasi, DPR Kritik Pemerintah: Siang Tempe, Besok Tahu

Kompas.tv - 7 Mei 2020, 00:52 WIB
seluruh-moda-transportasi-boleh-beroperasi-dpr-kritik-pemerintah-siang-tempe-besok-tahu
Ilutrasi: kemacetan mengular sepanjang 18 kilometer saat mudik lebaran di ruas tol Pejagan - Brebes Timur, Jawa Tengah, Jumat (01/07/2016). (Sumber: KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMO)
Penulis : Tito Dirhantoro

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan, menanggapi kebijakan pemerintah yang membolehkan seluruh moda transportasi beroperasi normal pada Kamis, 7 Mei 2020.

Menurut dia, dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah dinilai tak serius dalam mengatasi wabah virus corona atau Covid-19.

Irwan menyebut kebijakan membolehkan moda transportasi beroperasi menunjukkan pemerintah pusat tidak fokus dalam menyelamatkan manusia dan menghentikan penyebaran Covid-19. 

Padahal, kata dia, masyarakat yang berada di daerah justru sudah benar-benar melakukan pembatasan sosial dengan mencegah keluar masuknya orang atau pendatang.

Baca Juga: Moda Transportasi Akan Beroperasi Lagi, Warga: Saya Khawatir Terjadi Konflik

"Di daerah semangatnya memutus Covid-19, sampai jalan tikus ditutup. Tapi hari ini dipertontonkan bagaimana tanggung jawab penangangan Covid-19 ini tidak serius. Ini membuat saya makin yakin 2 bulan ke depan di mana puncak Covid-19, benar-benar menjadi masa rawan bagi republik ini," kata Irwan dalam rapat kerja pada Rabu (6/5).

Irwan berpendapat, bila moda transportasi masih tetap diberikan kelonggaran, maka penyebaran Covid-19 tidak akan bisa segera terhenti.

"Kita masih di lereng, tetapi kita sudah percaya diri memberikan relaksasi transportasi, yang mana transporasi ini bukti penyebaran Covid-19 di luar Pulau Jawa," ujar Irwan.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR, Laksmi Indaryani. Dia berpendapat, pemerintah tak serius dalam mencegah penularan Covid-19. Ini ditunjukkan dengan berbagai perubahan aturan yang ada.

"Saya pikir pemerintah itu belum serius alias mencla-mencle. Siang tempe, besok tahu. Besok apa lagi kita tidak tahu," kata Laksmi.

Baca Juga: Transportasi Dibuka Lagi, Menhub: Pejabat Negara Boleh ke Daerah Tapi Tidak Bawa Anggota Keluarga

Menurut dia, perlu ada ketegasan pemerintah dalam menetapkan mana perjalanan yang betul-betul dilarang. Pasalnya, hal ini bisa menimbulkan kebingungan kepada masyarakat.




Sumber : Kompas TV

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE



BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x