Muhadjir Sempat Bersitegang dengan Anies Baswedan soal Data Bansos, Begini Ceritanya

KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Penyebabnya tak lain adalah terkait dengan data bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin terdampak virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta.

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)" ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: 61 Tenaga Medis Tiba di Jakarta, Rela Tinggalkan Keluarga Demi Tangani Pasien Covid-19

Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu. 

Dalam rapat, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.

Menurut Muhadjir, Anies saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya. 

Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK). 

Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI. Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres. 

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.