Soal Larangan Mudik Lebaran, Siapa Bilang Mudik Sudah Boleh?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik.

Baca Juga: Mulai Besok, Pemerintah Izinkan Seluruh Moda Transportasi Beroperasi Lagi

Melalui surat itu, Gugus Tugas sekaligus menunjukkan ketegasan pemerintah terkait upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan tidak ada kelonggaran dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut terkait mudik.

"Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!,” tegas Doni dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Adapun latar belakang dalam pelaksanaan larangan mudik itu lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan maklumat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga: Doni Monardo: Saya Tegaskan, Tidak Ada Perubahan Peraturan Tentang Mudik!

Dalam PSBB ini mengatur pelarangan mudik serta pengendalian transportasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah.

Tujuannya tak lain dalam rangka pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.