5 Arahan Baru Presiden Jokowi Terkait Penanganan Pandemi Covid-19

BOGOR, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima arahan baru terkait pandemi virus corona atau Covid-19.

Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5/2020).

Baca Juga: Polda Metro Ungkap Kasus Hoax Covid-19 serta Ujaran Kebencian Presiden Jokowi dan Menkes Terawan

Arahan Presiden itu di antaranya, pertama terkait evaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

"Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif. Saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," Presiden Jokowi menjelaskan, seperti dikutip dari rilis tertulisnya, Senin.

Kedua, Jokowi meminta agar setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. 

Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, serta berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.

Ketiga, lanjut Jokowi, agar dilakukan monitor secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tabligh, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri. 

Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara optimal guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

Keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga dana desa yang semuanya telah berjalan. 

Meski demikian, Jokowi ingin agar seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pekan ini.

Baca Juga: Data Penerima Bansos Masih Bermasalah, Jokowi Minta Dibuka Secara Transparan

Jokowi juga meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan. 

Termasuk para kepala daerah agar bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa," ujar Jokowi.