Eks Komisioner KPK Ingatkan Stafsus Presiden, Konflik Kepentingan Tangga Menuju Korupsi

JAKARTA, KOMPASTV – Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif prihatin dengan adanya dugaan konflik kepentingan yang menyelimuti kalangan milenial yang duduk menjadi Staf Khusus Presiden.

Laode mengingatkan konflik kepentingan merupakan anak tangga menuju tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani KPK yang berawal dari konflik kepentingan.

Menurut Laode konflik kepentingan ini tujuannya hanya satu, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Baca Juga: Andi Taufan Garuda Putra Mengundurkan Diri dari Staf Khusus Presiden

“Tidak ada terjadi memperkaya diri sendiri kalau kita punya kepentingan di situ," kata Laode dalam sebuah diskusi online, Jumat (24/4/2020).

Laode menilai kalangan milenial yang dipilih menjadi staf khusus presiden merupakan sosok-sosok yang mempunyai rekam jejak dan masa depan menjanjikan.

Untuk itu, para stafus milenial itu diharapkan tidak terjerumus dengan praktik kotor dari konflik kepentingan yang disebut Laode sudah mendarah-daging.

Agar dapat menjadi contoh bagi kalangan milenial lainnya, Laode mendorong agar stafsus yang masih bertugas mendeklarasikan diri untuk tidak akan memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi dan perusahaan.

Baca Juga: CEO Ruangguru Belva Devara Mundur dari Staf Khusus Presiden

"Kalau mereka ini benar-benar ingin dikenang atau dijadikan contoh oleh teman-teman sesama milenial, mereka harus bikin itu, deklarasi tentang benturan kepentingan bahwa pribadi mereka dan perusahaan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek negara," ujar Laode.

Lebih lanjut, Laode jabatan memang identic dengan konflik kepentingan. Hal ini pun pernah dirasakannya saat menjadi wakil ketua KPK. Ia bercerita tentang godaan arus konflik kepentingan yang ingin menyeretnya. Kala itu, KPK menangkap Bupati yang memiliki hubungan keluarga dengan dirinya.

Namun dirinya tak mau terjerumus dengan konflik kepentingan. Suka tidak suka, KPK harus menangkap sang Bupati meski memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan lembaga antirasuah.

Jika Laode mementingkan kepentingan keluarga, bisa saja pengungkapan tindak pidana korupsi tersebut gagal karena sudah diberitahukan sejak awal. Ia juga tak khawatir dengan pandangan keluarga yang menilainya tidak berpihak.

Baca Juga: Surat Stafsus Milenial Andi Taufan Dinilai Berpotensi Sarat Praktik Korupsi

“Seperti enggak manusiawi tapi ini untuk menjaga jangan sampai terjadi conflict of interest," kata Laode.