HIPMI Minta Pemerintah Alihkan Anggaran Pelatihan Berbayar Kartu Prakerja untuk Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV - Biaya pelatihan online untuk Kartu Prakerja hampir 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. 

Pelatihan dalam program itu pun sejatinya tidak gratis, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. 

Baca Juga: Tangani Virus Corona, Pemerintah Terbitkan Global Bonds. HIPMI: Secara Jangka Panjang Tidak Tepat

Padahal di sisi lain, masih banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui berbagai jaringan internet.

Pendapat tersebut di atas menurut Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira.

Dia mengatakan, harga setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.

"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di google," ujar Anggawira, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Anggawira meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun tangan memeriksa adanya kesepakatan penunjukkan tunggal proyek sebesar Rp 5,6 triliun itu kepada kegiatan usaha online yang baru muncul. 

Dia meminta kepada BPK untuk melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja tersebut.

"Di sisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti KADIN dan HIPMI adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user. Jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan. Jadi kami harapkan ada skema link and match," tutur Anggawira.

Hal tersebut harus menjadi perhatian dari lembaga BPK agar penggunaan anggaran dapat lebih transparan dan tepat peruntukannya. 

“Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok,” katanya.

Selain itu, lanjut Anggawira, pihaknya meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja itu dialihkan untuk penanganan Covid-19. 

Sebab, masyarakat yang mengisolasi diri dan pendapatan ekonominya terdampak akibat Covid-19 sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.

Baca Juga: Tangani Virus Corona, HIPMI Sediakan Hotel Untuk Isolasi dan Karantina Pasien Terpapar Covid-19

"Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha, sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, termasuk target sasarannya bisa lebih luas," Anggawira menegaskan.

Menurutnya, anggaran Rp 20 triliun itu bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin, seperti bantuan sembako dan lainnya.

"Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya pilihan ini (kartu prakerja) dipertimbangkan," katanya.