Ikuti Jejak Anies Baswedan, Ridwan Kamil Bakal Ajukan ke Pusat PSBB untuk Wilayah Jabar

BANDUNG, KOMPAS TV - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bakal mengikuti jejak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke pemerintah pusat.

Dalam PSBB itu, nantinya ada beberapa wilayah yang akan diprioritaskan untuk diterapkan PSBB. Di antaranya wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekas.

Ridwan kamil menuturkan upaya PSBB ini merupakan langkah untuk penanggulangan sekaligus pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Baca Juga: Situasi Jakarta Mengkhawatirkan karena Corona, Anies Surati Kemenkes Tetapkan PSBB

Menurut dia, langkah itu harus sinergi dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta, mengingat peta sebaran Covid-19 turut dipengaruhi pola sosial warga Bogor, Depok dan Bekasi di Jakarta.

"Kami prioritaskan adalah kota dan kabupaten yang ada di dekat Jakarta karena harus satu cermin mirroring istilah saya. Kalau Jakarta Pak Anies, maka Bogor, Bogor, Depok, Bekasi, Bekasi harus sama," kata pria yang akrab disapa Emil itu di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Kota Bandung, Jumat (3/4/2020) sore.

Karena itu, Emil akan segera menyampaikan usulan daerah PSBB kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sehingga segera ada tindak lanjut dari wacana tersebut.

Ia menyimpulkan, dalam wacana PSBB Pemprov Jabar akan menunggu keputusan Pemprov DKI Jakarta. Sementara di luar Bodebek, analisa akan dilakukan menyesuaikan dinamika daerah masing-masing.

"Karena virus ini kan gak ada KTP-nya jadi kalau hanya Jakarta yang melakukan sebuah upaya tiba-tiba Bodebek-nya beda tidak efektif juga," kata Emil.

Baca Juga: Lapor ke Wapres, Anies Sudah Kirim Surat Minta Jakarta Berstatus PSBB

"Jadi kami memberi prioritas Jakarta mengambil kesimpulan dulu. Setelah Jakarta mengambil kesimpulan, kami mengikuti khusus untuk Bodebek. Di luar Bodebek, kami punya analisis karena isu dan dinamikanya jauh berbeda."

Namun ia berharap segala rencana dapat disosialisasikan kepada daerah dengan baik agar tak ada dinamika yang timbul.

"Harus disosialisasikan dengan baik, kepada masyarakat, ulama. Ini PR bagi kabupaten kota harus melakukan sosilaisasi sebelum melaksanakan aksi," kata Emil.