Indonesia Hadapi Konsekuensi Lockdown, Bisa? | Darurat Corona Jangan Ditutupi - BERKAS KOMPAS (Bag2)

Wabah COVID-19 menyebar dengan cepat. Sejumlah upaya dilakukan untuk mencegah penyebarannya, seperti menyemprot zat disinfektan pada ruang publik.

Terkait hal ini, pemprov DKI Jakarta juga menerapkan pembatasan transportasi umum guna mendukung gerakan social distancing atau menjaga jarak dengan orang atau lingkungan sekitar.

Namun, langkah ini justru menyebabkan penumpukan orang. Hal ini dapat menjadi boomerang sehingga menyebabkan penyebaran virus semakin cepat.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyatakan kebijakan tersebut seharusnya terlebih dahulu dibahas dengan pihak swasta. 

Sehari setelah diterapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi kebijakan ini dan kembali mengoperasikan frekuensi transportasi umum seperti semula. Meski demikian, pemprov DKI Jakarta akan melakukan penyesuaian. 

Kasus COVID-19 telah menyebar ke 157 negara menjangkit lebih dari 180 ribu orang. Sejumlah negara mengambil kebijakan lockdown atau isolasi masal. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok, Italia, dan Spanyol. Meski demikian, ada pula negara lain yang hanya melakukan isolasi bagi pendatang, seperti Singapura.

 Negara ini mewajibkan pengunjung atau warga negaranya yang baru kembali dari sejumlah negara untuk isolasi mandiri.

Sementara itu, kebijakan lockdown di Indonesia masih menjadi pro dan kontra. Kebijakan lockdown pada suatu negara terletak pada pemerintah pusat.

Hingga saat ini Presiden Jokowi menegaskan belum ada kebijakan lockdown melainkan menghimbau agar menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Jika Indonesia menerapkan lockdown, pemerintah harus menerapkan sejumlah aspek, di antaranya biaya memberi makan jutaan warga selama masa lockdown. Mampukah Indonesia?

#BerkasKompas #Corona #CoronaIndonesia