YLBHI Tolak Test Corona untuk Anggota DPR karena Dinilai Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, beranggapan rencana anggota DPR mendapatkan fasilitas tes cepat corona belum tepat, karena masih banyak warga  yang lebih membutuhkan.

YLBHI menilai rencana rapid test virus corona yang akan dijalani oleh seluruh anggota DPR beserta keluarganya  sebagai langkah yang tidak tepat.

Meskipun menggunakan biaya sendiri.

Direktur YLBHI,  Asfinawati menilai dua ribu alat yang rencannya akan digunakan untuk tes cepat corona  lebih baik  diprioritaskan kepada kelompok rentan seperti orang yang dengan gejala,  lansia, tenaga medis, ODP, dan PDP.

Menurut rencana, tes akan berlangsung di kompleks rumah dinas DPR yang terletak di Kalibata dan Ulujami , Jakarta Selatan.

Keluarga anggota dewan akan dites secara bergilir.

Tes yang dilakukan berupa pengambilan sampel darah, rapid test .

Rencana  anggota DPR akan melakukan rapid test virus corona mendapat kritik dari masyarakat.

Mereka menganggap pengadaan rapid test sebaiknya didahulukan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan.

Karena banyak warga yang kesulitan mendapatkab pelayanan rapid test.

Rencana anggota DPR dan keluarganya yang akan menjalani tes corona ini menuai kritik karena masih banyak warga yang mengantre untuk tes corona.

Di korea selatan tidak pernah ada prioritas untuk pejabat.