Pilkada Kalsel 2020 Masuk Kategori Kerawanan Tinggi, Bawaslu Kalsel : Perlu Pengawasan Partisipatif

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan merilis hasil Indeks Kerawanan Pemilu, IKP untuk pilkada serentak 2020 dalam rapat koordinasi yang digelar di sebuah hotel di Banjarmasin, Rabu pagi (11/3/2020).

IKP Kalimantan Selatan berada pada ketegori rawan tinggi urutan ke tujuh dari 9 provinsi yang akan melaksanakan pilkada 2020.

Berdasarkan rilis data Badan Pengawas Pemilu, BAWASLU RI tentang indeks kerawanan pemilu (IKP) pada pilkada 2020 mendatang, seluruh provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada masuk dalam kategori rawan tinggi, termasuk Kaimantan Selatan.

Namun, kerawanan Kalimantan Selatan berada pada posisi 3 terendah atau urutan ke tujuh dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini.

IKP kalsel berada pada indeks 69.70 di bawah rata-rata IKP provinsi penyelenggara pemilu yaitu 73.80.

IKP kalsel juga jauh lebih rendah dari IKP tertinggi yaitu provinsi sulawesi utara dengan indeks mencapai  86.42.

Bawaslu dalam rapat koordinasi IKP rabu siang menyatakan ikp merupakab sebuah pemetaan pengukuran potensi/ prediksi dan deteksi dini penghambat pemilu yang demokratis, yang artinya kalsel masih rendah dari rerata dan urutan ikp se indonesia provinsi penyelenggara pilkada 2020.

Menanggapi ini Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah berharap peran seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, TNI-Polri, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, akdemisi, pers dan serta hadirnya pengawasan partisipatif dari masyarakat bersama mewaspadai resiko kerawanan pilkada kalsel mendatang.

“Sebagai penyelenggara kami ingin adanya pengawasan partisipatif seluruh masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ini akan mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada," kata Erna.

Sementara itu Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor saat membuka rapat koordinasi berharap dengan ini peran penegak hukum maksimal dalam mencegah pemilihan yang tidak demokratis.

Ia juga mengatakan pentingnya sebuah persiapan pilkada melalui koordinasi.

”Kita Ingin agar Pilkada sukses. Maka ia harus dipersiapkan. Hari ini rapat koordinasi adalah salah satu persiapan agar pilkada kalsel aman dan lancar”, Ucap Sahbirin Noor.

Adapun di tingkat kabupaten kota, di kalsel daerah yang akan menyelenggarakan pilkada dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi adalah kotabaru yang berada pada urutan 19 se-indonesia dengan indeks 63.10 disusul banjarmasin pada urutan 24 dengan indeks 61.48.

Keduanya juga termasuk dalam kategari rawan tinggi.

Sementara balangan dengan indeks 51.50 berada urutan 101, banjarbaru dengan indeks 51.19 berada urutan 107, kabupaten banjar dengan indeks 48.69 di urutan 165, hulu sungai tengah dengan indeks 45.69 di urutan 219 dan tanah bumbu di indeks 44.52 di urutan 233 dari urutan daerah kabupaten kota se-Indonesia yang menyelenggarakan pilkada 2020.

IKP menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat.

Keempat dimensi tersebut, yaitu pertama, konteks sosial politik, kedua penyelenggaraan pemiliu yang bebas dan adil, ketiga, kontestasi, dan keempat yaitu partisipasi. IKP menggunakan tiga kategori kerawanan, yaitu kerawanan tinggi, menengah, dan rendah. Dimana semakin tinggi indeksnya semakin menunjukkan kerawanan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang demokratis yang juga tinggi.