Pemerintah Tetap Teguh, Omnibus Law Solusi Dongkrak Ekonomi

Pemerintah teguh pada pendirian, bahwa omnibus law, menjadi satu-satunya obat mujarab untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Tetapi ekonom menilai, pemerintah abai pada permasalah utama investasi, yaitu korupsi dan perizinan yang rumit.

Masuk akal, kami ulang pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa pertumbuhan ekonomi 5,3% di tahun 2020, masih realistis.

Hal tersebut dengan catatan, target investasi langsung lewat badan koordinasi penanaman modal BKPM senilai Rp 900 triliun tercapai.

Masalah yang ada, hambatan investasi yang terjadi di Indonesia, mulai dari isu buruh, sampai proses perizinan yang tumpang tindih.

Berjanji terbuka terhadap revisi rancangan undang-undang omnibus law, Presiden Joko Widodo menegaskan, beleid ini murni untuk mengundang investasi dan memperbaiki peringkat daya saing Indonesia.

Tetapi, ekonom menilai, pemerintah justru abai terhadap permasalahan krusial di bidang investasi, yaitu korupsi.

Di dalam negeri, pergeseran ekspansi usaha mulai terjadi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, alasannya adalah hitungan upah minimum Provinsi Jawa Barat yang sudah terlalu mahal.
 
Data Kadin Jawa Tengah merekam, di tahun 2019, ada 20 pabrik baru yang buka di Jalur Pantura.

Berdasarkan data BKPM, investasi langsung baik asing maupun lokal di Jawa Barat masih naik, menjadi Rp 137, 5 triliun, pangsanya pun meningkat jadi 17%.

sebaliknya, investasi di Jawa Tengah naik tipis ke Rp 59, 3 triliun, tetapi pangsanya turun ke 7,3%.