Gubernur Jabar Ridwan Kamil Dukung Bayar SPP Pakai GoPay

BANUDNG, KOMPAS TV - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mendukung program pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah menggunakan uang elektronik, salah satunya dengan GoPay. 

Menurut dia, cara tersebut merupakan alternatif yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Karena itu, kata dia, sebenarnya tak perlu diributkan. 

"Kalau saya sangat setuju kepada apapun yang memudahkan. Bukan soal GoPay-nya, bisa pake Ovo pake Dana atau apapun," kata pria yang biasa disapa Kang Emil itu Bandung, Kamis (20/2/2020).

Baca Juga: Nadiem Makarim Akhirnya Akui Sudah Lama Gojek Rencanakan Bayar SPP Pakai Gopay

Menurut bekas Wali Kota Bandung itu, transaksi pembayaran melalui uang elektronik merupakan bagian dari perkembangan teknologi.

"Kebetulan saja GoPay ada hubungannya dengan Pak Nadiem, jadi rebut. Tapi saya kira bukan itu yang harus dipermasalahkan,” ujar dia.

Sebaliknya, kata Kang Emil, yang perlu dilihat darikebijakan tersebut yakni soal manfaat yang diterima masyarakat. Sebab, pembayaran SPP kini bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.

Selain itu, ia juga berpendapat pembayaran SPP dengan uang elektronik bisa mendorong pemerintah dalam program gerakan non-tunai (cashless).

"Dari pada HP-nya dipake enggak jelas, mending dipakai untuk hal-hal yang serba cepat, serba mudah. Saya sangat setuju terhadap masalah pembayaran menggunakan teknologi cashless," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga mantan CEO Gojek, Nadiem Makarim, angkat suara soal polemik pembayaran SPP lewat GoPay.

Baca Juga: Nadiem Makarim Soal Bayar SPP Pakai GoPay: Bukan Urusan Kemendikbud

Ia mencontohkan metode pembayaran SPP yang sudah berjalan selama ini, terutama di sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan pihak lain. 

Terkait kerja sama pembayaran itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak mencampuri urusan tersebut.

"Itu enggak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali. Sekolah-sekolah kayak swasta kan menerima apa pun cara pembayaran, dia mau pilih bank apa," kata Nadiem.

"Dia mau ke metode pemilihan pembayaran apa, itu bukan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.”