Membandingkan Anggaran Penanggulangan Banjir Jakarta Era Anies dan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.TV - Setiap gubernur tentu memiliki kebijakan masing-masing dalam upaya mengatasi banjir. Perbedaan kebijakan ini berpengaruh pada besaran anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (ABPD).

Misalnya, pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ia memfokuskan penanggulangan banjir diprioritaskan pada normalisasi sungai dan waduk.

Dikutip dari Harian Kompas 30 Januari 2020, total anggaran penanganan banjir ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun pada 2016. Dari dana tersebut, sebagian besar tersedot untuk program penataan kali dan waduk yang memang sudah digalakkan sejak era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) sebesar 31,5 persen dari total belanja banjir atau sekitar Rp797,3 miliar.

Besarnya alokasi anggaran untuk penataan kali dan waduk di era Ahok tak lepas dari mahalnya harga pengadaan tanah. Dana itu juga termasuk digunakan untuk membebaskan lahan untuk situ, waduk, embung, dan polder.

Pada 2016, Pemprov DKI menganggarkan pembebasan lahan untuk waduk, situ, dan embung 107.340,3 meter persegi dengan harga Rp10 juta per meter persegi. Adapun untuk pembebasan sungai atau saluran seluas 25.933,9 meter persegi dengan harga Rp5 juta per meter persegi.

Dilansir dari Kompas.com, dalam melakukan normalisasi sungai, Ahok mengalokasikan 23 persen atau sekitar Rp582,4 miliar untuk menata beberapa sungai seperti Kali Sekretaris, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, dan Kali Angke.

Baca Juga: [FULL] Anies Baswedan Klaim Telah Kendalikan Banjir Jakarta dengan Baik

Pada era Anies, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta berkisar 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020 yang senilai Rp87,9 triliun. Artinya, anggaran penanggulangan banjir tahun ini ditetapkan sekitar Rp96,7 miliar. Lantaran persoalan defisit anggaran, memang ada pemangkasan anggaran untuk penanganan banjir.

Tahun 2019 dan 2020, prioritas Pemprov DKI sudah tak lagi pada penataan kali dan waduk. Dua tahun ini fokus utama beralih ke pemeliharaan pengendalian banjir. Pada tahun 2019, program penataan ini mengisi porsi 42,6 persen total belanja banjir atau setara dengan Rp1,1 triliun.

Ada pun pada 2020, angkanya mencapai 30,6 persen atau Rp739,5 miliar. Program ini tidak hanya meliputi pemeliharaan sistem drainase seperti saluran, kali, waduk, atau situ, tetapi juga pompa, sebagai alat yang sangat diperlukan Jakarta.

Masih dikutip dari Kompas.com, tercatat Pemprov DKI memiliki 478 pompa yang tersebar di 176 lokasi, terdiri dari pompa stasioner, pompa mobile, dan rumah pompa pada 2019. Prioritas selanjutnya pada 2019, yaitu pembangunan drainase yang mengisi porsi 32,9 persen dari total belanja banjir (Rp882,2 miliar). Adapun pada 2020, fokus kembali jatuh pada program penataan kali dan waduk sebesar 28,3 persen (Rp683,6 miliar).

Baca Juga: TEGAS! Jokowi Kembali Ancam Copot Pangdam dan Kapolda Jika Terjadi Karhutla

Dinamika anggaran untuk penanganan banjir sudah terjadi selama puluhan tahun. Meski demikian, persentase anggaran DKI Jakarta di 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai contoh, dalam APBD 2013 DKI Jakarta saat itu telah ditetapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk penanggulangan banjir, tetapi tidak memadai dalam menghadapi banjir.

Secara persentase, anggaran Rp1,5 triliun itu hanya 3 persen dari total APBD DKI senilai Rp49,98 triliun. Saat banjir besar di tahun 2007, saat itu anggarannya lumayan besar yakni mencapai Rp1,2 triliun atau sekitar 5,8 persen dari total APBD DKI Jakarta saat itu sebesar Rp20,68 triliun.

Baca Juga: [FULL] : Pernyataan Anies, Soal Kenapa Jakarta Banjir Lagi

Permasalahannya, saat itu alokasi dana Rp1,2 triliun itu juga masih harus dibagi untuk kebutuhan selain penanggulangan banjir. Alokasi dana untuk penanggulangan banjir saat itu hanya Rp255 miliar, kurang dari 24 persen kebutuhan biaya tahunannya, yakni Rp1,25 triliun.

Menurut perhitungan, anggaran terbesar penanggulangan banjir (Rp1,2 triliun) adalah untuk pengerukan 13 sungai. Pada tahun 2002, juga diwarnai dinamika anggaran. Alokasi dana penanggulangan banjir 2002 tercatat Rp294,7 miliar atau sekitar 3 persen dari total Rp9,4 triliun APBD DKI Jakarta 2002.

#Banjir #AniesBaswedan #Ahok