Kawasan Monas Dilarang untuk Formula E, PSI: Uangnya untuk Antisipasi Banjir Saja

KOMPAS.TV - Perhelatan Formula E menuai polemik. Hal itu setelah Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka melarang penggunaan Monas untuk Formula E.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama mengungkapkan, Formula E akan disampaikan saat rapat bahwa Komisi Pengarah (Komrah) tidak menyetujui apabila dilaksanakan di dalam area Monas dengan banyak pertimbangan.

"Di sana ada cagar budaya, ada pengaspalan dan lain-lain," ujar Setya mewakili Menteri Sekretaris Negara Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (5/2/2020), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Komisi Pengarah Monas Larang Formula E dan Minta Pemprov Tanam Pohon Lagi

Dia memaparkan, gelaran Formula E diizinkan jika berlangsung di luar kawasan Monas sehingga tak mengganggu cagar budaya. Namun, untuk saat ini, Komisi Pengarah belum membahas pelaksanaan Formula E di kawasan Jalan Medan Merdeka.

"Diizinkan tapi di luar kawasan Monas. Secara tertulis belum (diputuskan), kan baru selesai dibicarakan sore ini (revitalisasi Monas)," kata Setya Utama.

Usul Formula E Dibatalkan

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian turut mengkritisi gelaran balap mobil listrik Formula E. Menurutnya perhelatan tersebut sebaiknya dibatalkan dan anggaran Formula E sebesar Rp 1,2 triliun digunakan untuk antisipasi banjir.

"Awal tahun baru 2020 Jakarta mengalami banjir besar, padahal cuma hujan sehari. Seharusnya antisipasi banjir menjadi prioritas utama Pemprov DKI, bukan Formula E. Rakyat Jakarta kebanjiran, tapi gubernurnya malah bikin acara balapan mobil," ucap Anggota Fraksi PSI Justin Adrian dalam keterangannya, Kamis (6/2/2020).

Baca Juga: Formula E Jakarta, Berapa Anggaran dan Keuntungannya?

Pihaknya juga menyinggung pernyataan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang tidak mengizinkan ajang Formula E menggunakan kawasan Monas. Justin menilai, dengan adanya penolakan ini, sebaiknya Pemprov DKI meninjau kembali acara Formula E.

Terlebih lagi, jika lokasi dipindahkan ke jalan-jalan umum, maka akan menyebabkan kemacetan yang sudah terjadi pada hari biasa. "Dari awal, kami menolak karena manfaat acara ini tidak jelas. Jika masih ngeyel juga, maka jelas sekali bahwa Pemprov DKI memang tidak punya prioritas yang jelas. Saya usul, sebaiknya Formula E dibatalkan, lalu uangnya buat antisipasi banjir yang lebih mendesak," desaknya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berinisiatif mengadakan penyelenggaraan turnamen balap mobil listrik Formula E mulai 2020.

Ia menilai pergelaran itu merupakan bentuk inisiatif untuk mengembangkan dan menggunakan energi terbarukan, mengembangkan pariwisata, olahraga, dan investasi.

Rencana awal, rute Formula E juga akan melalui kawasan Monas. Menurut Anies Baswedan, ajang Formula E merupakan agenda pembangunan jangka panjang.

Penyelenggaraan Formula E selama lima tahun berturut-turut dinilai cukup untuk memicu pengembangan ekonomi berkelanjutan.

"Prioritas pengembangan ekonomi dan investasi tersebut sama pentingnya dengan pengembangan infrastruktur dasar seperti pengembangan transportasi berbasis rel LRT, MRT, pengembangan air bersih dan sistem pengolahan air limbah skala kota dan komunal, dan pembangunan perumahan pemukiman," ujar Anies.