3 Permintaan Masyarakat Natuna pada DPR dan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi IX DPR melakukan audiensi dengan Bupati, Ketua DPRD dan masyarakat Natuna terkait wilayah Natuna yang dijadikan tempat observasi WNI dari lokasi terdampak virus corona di China.

Dalam audiensi itu, masyarakat Natuna meminta tiga hal pada anggota DPR. 

Baca Juga: Karantina WNI Hanya 2 Km dari Permukiman, Ini Kata Bupati Natuna

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh, usai audiensi mengatakan, permintaan pertama, masyarakat ingin dibangun posko kesehatan masyarakat. 

Sebab, berdasarkan laporan tokoh masyarakat dari Natuna yang mengikuti audiensi, jarak antara pemukiman warga dan lokasi observasi ternyata cukup dekat. 

"Saya baru tahu kalau ternyata tempat obeservasi dengan permukiman penduduk sekitar 1,7 kilometer jadi cukup dekat, oleh sebab itu mereka ingin ada posko-posko kesehatan yang bisa stand by," katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Selanjutnya masyarakat Natuna ingin biaya kesehatan ditanggung pemerintah. 

Pasalnya saat ini rumah sakit di Natuna masih masuk golongan tipe C. 

"Karena rumah sakitnya masih tipe C tentunya butuh rujukan ke Batam dan itu biayanya cukup tinggi," tutur Nihayatul, seperti dilansir kompas.com. 

Baca Juga: Bertemu DPR, Bupati Natuna Minta Karantina WNI di Kapal Perang TNI

Terakhir masyarakat Natuna meminta DPR untuk memfasilitasi masyarakat Natuna dengan Presiden Joko Widodo. 

"Saya pikir beberapa poin itu sangat wajar mereka meminta kepada kita dan itu yang menjadi perjuangan masyakat menyampaikan aspirasi kepada kita dan kita Komisi IX menyepakati itu," kata Nihayatul.