Presiden Jokowi Tak Peduli Normalisasi atau Naturalisasi, Sindir Anies?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo tekankan pentingnya untuk melakukan pelebaran sungai sebagai upaya pengendalian banjir.

"Jakarta itu ada empat belas sungai, bukan hanya Ciliwung saja, ada Pesanggrahan, Buaran, Mookervart, Kali Cipinang, Kali Sunter, dan lain-lainnya. Semuanya perlu dilebarkan," ucap Jokowi saat berdialog dengan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Menurut Jokowi, pemerintah pusat dan perintah daerah Jabodetabek harus memiliki satu visi, karena Jakarta sudah memiliki masterplan penanganan banjir sejak tahun 1973. 

"Masterplan Jakarta itu sudah ada, sejak tahun 1973. Harus melakukan apa ada semuanya. Jadi tidak usah lah ada ide-ide baru. Masterplannya udah ada kok," sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi tidak mempermasalah normalisasi atau naturalisasi yang akan jadi mekanisme pelebaran sungai.

"Sungai semuanya dilebarkan. Teknisnya mau pakai normalisasi atau naturalisasi silakan, yang penting dilebarkan," ujar Jokowi.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat memangkas anggaran proyek normalisasi sungai di Jakarta. Ketika Anies Baswedan menjabat gubernur pada 2017, ia memperkenalkan naturalisasi sebagai alternatif dari normalisasi.

" Naturalisasi kita jalankan. Bahkan 2019, nanti kita sudah lihat jadi hasilnya (naturalisasi) akhir tahun ini insya Allah sudah selesai," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

#Anies #Jokowi #Naturalisasi #Normalisasi #Banjir