Populi Center: Mayoritas Masyarakat Pilih Normalisasi untuk Atasi Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sebanyak 50,7 persen publik memilih program normalisasi lebih cocok dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta.

Penilaian ini merupakah hasil jajak pendapat lembaga survei Populi Center kepada 300 orang pada September hingga Oktober 2019.

Peneliti Populi Center Jefri adriansyah menjelaskan alasan responden memilih program normalisasi lantaran lebih sedikit menggusur warga. Sementara program naturalisasi, diangap membutuhkan lahan sehingga berpotensi menggusur banyak warga yang tinggal di kawasan sungai.

Baca juga: Ahok: Anies Baswedan Lebih Pintar Atasi Banjir Jakarta

"Responden menjawab kebijakan penggulangan banjir dengan normalisasi sebanyak 50,7 persen sedangkan kebijakan penggulangan banjir dengan naturalisasi 35,7 persen, tidak mengerti pertanyaan 6.0 persen, menolak untuk menjawab 1.3 persen dan tidak tahu 1,3 persen," ujar Jefri saat rilis hasil survei Populi Center, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Jefri menambahkan jawaban responden berubah saat diajukan pertanyaan yang menyebutkan nama gubernur. Untuk program normalisasi dilekatkan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan program Naturalisasi Anies Baswedan.

Masyarakat menganggap naturalisasi Anies Baswedan itu lebih baik, dibandingkan dengan era kebijakan Ahok atau normalisasi. Jumlah perbedaannya yakni 52 persen lebih baik kebijaka naturalisasi Anies.

"Kebijakan normalisasi Ahok sebanyak 37 persen, tidak mengerti pertanyaan 5 persen, menolak menjawab 1.7 persen dan tidak tahu 4.3 persen," kata Jeffri.

Pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp288,49 miliar pada 2020 untuk program naturalisasi sungai dan waduk. 

Baca juga: Perintah Jokowi untuk Anies Baswedan: Normalisasi dan Naturalisasi Semua Sungai!

Anggaran tersebut juga termasuk dalam mengatasi banjir melalui program naturalisasi melalui kegiatan "Pembangunan Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Kali/Sungai, Waduk/Situ/Embung dan Kelengkapannya".