JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus dugaan suap anggota pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 menjalar ke internal PDI Perjuangan.
Pihak yang paling disorot yakni Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto. Hal ini dikarenakan dari tiga surat yang dikirimkan ke KPU, ketiganya ada tandantangan Hasto selaku Sekjen.
Surat yang dikirimkan ke KPU intinya meminta penyelenggara pemilu tersebut menghormati putusan Mahkamah Agung terkait gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara PAW anggota DPR periode 2019-2024 dan memasukkan nama Harun Masiku sebagai PAW.
Baca juga: Ini Kronologi Kasus Suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Sehari setelah OTT KPK terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, penyidik menyisir sejumlah tempat untuk mencari barang bukti. Tempat yang disasar yakni ruangan Wahyu di KPU, Kediaman Wahyu dan ruangan di kantor DPP PDIP. Untuk ruangan di kantor DPP PDIP, penyidik tidak jadi melakukan penyegelan. Ruangan yang dimaksud adalah ruang kerja Hasto Kristianto.
Opini Untuk Jerat Hasto
Hasto menilai ada pihak ingin dirinya masuk dalam pusaran kasus suap PAW anggota DPR yang ditangani KPK.
Hasil penelusurannya pihak tersebut ingin menggiring opini bahwa Hasto menerima dana haram dan penyalahgunaan jabatan di PDIP, dikejar KPK hingga memerintahkan staf kerjanya untuk menyerahkan dana suap.
Hasto menjelaskan opini tersebut dapat dipatahkan karena dirinya sibuk mengurus persiapan Rakernas PDIP.
Ia juga membantah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan bersikeras untuk memasukkan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat jalur PAW.
Baca juga: KPU Beberkan Tiga Surat PDIP Bertandatangan Megawati dan Hasto
Hasto juga meluruskan kabar bahwa ruangannya digeledah KPK. Ia mengakui ada petgas KPK datang ke kantor DPP PDIP, namun karena tidak dibekali surat pendukung, petugas KPK tidak melakukan penyegelan ruangan.
Pernah Kena OTT
Bukan sekali nama Hasto terseret ke KPK, pada Desember 2016, ada kabar bahwa Hasto kena OTT KPK. kabar itu berhembus melalui pesan pesan berantai yang muncul pada Selasa (13/12/2016).
Tak lama setelah kabar OTT Sekjen PDIP beredar, Hasto angkat bicara dan membantah bahwa dirinya tidak diciduk dalam OTT KPK.
Hasto menyatakan kabar tersebut merupakan fitnah yang sangat jahat terhadap dirinya, bersifat pembunuhan karakter dan sangat merugikan dirinya dan keluarga.
Menurut Hasto isu tersebut sengaja dikeluarkan untuk menggoyang agenda politik, terutama dengan Pilgub DKI dan upaya kelompok tertentu untuk menyerang pemerintahan yang salah satu didalamnya terdaapt PDIP sebagai partai penyokong.
"Adanya berita yang menyatakan OTT KPK terhadap diri saya sama sekali tidak benar. Berita tersebut merupakan bagian dari pembunuhan karakter, dan dipastikan penuh muatan politik yang hadir sebagai praktek politik menghalalkan segala cara," kata Hasto, Selasa (13/12/2016).
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.