KPU: Ada Surat PDIP yang Ditandatangani Hasto dan Megawati

Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan ada tiga surat dari DPP PDIP yang ditujukan kepada KPU terkait dengan permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

Tiga surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan salah satunya ada yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Surat pertama soal permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) ditandatangani oleh Ketua Bapilu, Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Surat kedua yang merupakan tembusan perihal permohonan fatwa terhadap putusan MA Nomor 57.P/KUM/2019 tertanggal 19 Juli 2019 ditandatangani oleh Ketua DPP Yasonna Hamonangan Laoly dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Surat ketiga, tertanggal 6 Desember 2019 ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

KPU menjabarkan hal ini saat konferensi pers pada Jumat, 10 Januari 2020 mengenai kasus dugaan suap yang menimpa salah satu komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK terkait kasus dugaan suap memuluskan permohonan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW.

Baca Juga: KPK: Komisioner KPU Wahyu Setiawan Minta Duit 900 Juta Rupiah