Kasus Jiwasraya, Kerugian Negara Ditaksir Hingga Rp 13,7 Triliun

Kejaksaan Agung mulai menangani kasus dugaan praktik curang dalam investasi di BUMN asuransi PT Jiwasraya. Dalam dugaan kecurangan ini, kejaksaan menaksir kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan proses penyidikan dugaan kecurangan investasi di BUMN asuransi Jiwasraya dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Jaksa agung menyebut dalam kasus ini diduga ada pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan, terutama saat melakukan investasi dengan nilai risiko yang tinggi. Kejaksaan menaksir kerugian negara akibat dugaan kecurangan investasi tersebut mencapai Rp 13,7 triliun.

Kasus gagal bayar polis asuransi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus bergulir. Menteri BUMN Erick Thohir jadi harapan terakhir nasabah agar uang polisnya bisa kembali. Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi Saving Plan. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Perusahaan asuransi pelat merah ini menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun. Presiden Joko Widodo bahkan sampai angkat bicara soal kasus gagal bayar polis tersebut. Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu.

Dalam laporan keuangan Jiwasraya, aset berupa saham pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp 6,63 triliun, menyusut drastis menjadi Rp 2,48 triliun pada September 2019. Yang paling parah, terjadi pada aset yang ditempatkan di reksadana, dimana pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp 19,17 triliun, nilainya anjlok menjadi Rp 6,64 triliun pada September 2019. Sementara itu, aset lainnya yang ditempatkan di obligasi korporasi dan SUN relatif stabil. Dikutip dari Kontan, penyebab gagal bayar adalah Jiwasraya banyak melakukan investasi di aset berisiko tinggi untuk mengejar return tinggi.

#Jiwasraya #KejaksaanAgung #BUMN