Menteri Sosial Juliari Bahas Data Terpadu Bersama Pimpinan KPK

Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara bertandang ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan Kuningan, Jakarta selatan, Senin (4/11/2019).

Dengan balutan kemeja batik, Juliari berkunjung ke pimpinan lembaga anti rasuah itu didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Sosial.

“Kunjungan kami ini dalam rangka silaturahmi antara kementerian sosial, sekaligus bentuk sinergi pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian sosial,” ujar Juliari, sesaat sebelum memasuki Gedung Merah Putih KPK.

Inilah kali pertamanya Menteri Sosial (Mensos) pada Kabinet Indonesia Maju mengunjungi pimpinan KPK.

Begitu tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan mobil dinas berplat nomor RI 29, Menteri Sosial Juliari langsung memasuki ruangan pimpinan KPK dan diterima oleh Ketua KPK Agus Rahardjo bersama jajarannya.

Pertemuan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan KPK berlangsung tertutup.

Pertemuan selama kurang lebih dua jam ini fokus membahas komitmen menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.

Usai pertemuan, Mensos Juliari berbicara kepada awak media.

Menurut Juliari, perbaikan dalam pengelolaan dan akurasi data adalah prioritas dalam pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian sosial.

“Masukan dari KPK yang konstruktif akan kami jalankan dengan skala prioritas dan bertahap, sehingga terwujud kementerian yang baik dan bersih,” tutur Juliari.

Hal pertama dan terpenting yang disinergikan, lanjut Juliari, adalah terkait dengan data-data yang lebih akurat dan berkualitas di bidang kesejahteraan sosial.

“Saya kira yang pertama yang dilakukan sesuai masukan KPK adalah soal data, yakni pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial,” katanya.

Juliari menambahkan, kemensos akan berkoordinasi dengan kementerian lainnya juga, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencocokan data penerima bantuan sosial.

Akurasi data sudah sewajarnya menjadi point yang digarisbawashi KPK.

Pasalnya, subsidi dan bantuan dari pemerintah terbilang rentan salah sasaran yang berakibat pada tidak efisiensinya pengeluaran dan anggaran pemerintah.

“Dalam waktu cepat pemerintah ingin punya data akurat soal orang miskin. Begitu pun anggaran bantuan sosial jika lebih akurat akan jauh lebih efektif dan tepat sasaran,” ungkap Ketua KPK, Agus Rahadjo.

Sebenarnya, lanjut Agus, kajian terkait hal itu di Kemensos sudah dilakukan sejak tahun 2013 oleh KPK.

Termasuk pembicaraan terkait integrasi data penerimaan bantuan sosial telah dilakukan sejak Menteri Sosial sebelumnya. (DMB)