Dialog: Polemik Pengawasan Pernyataan Tokoh & Media Pascapemilu [1]

Rencana pembentukan tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan dan pemikiran tokoh publik yang dianggap melanggar hukum menuai pro dan kontra.

Tak sampai disitu menkopolhukam juga menegaskan akan menutup media yang membantu pelanggaran hukum.

Sedarurat apa kondisinya sehingga tim hukum nasional ini dibutuhkan? Bagaimana pemerintah menjamin hal ini tidak menabrak kebebasan berdemokrasi? Kita bahas di bersama Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo. Serta peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris.

#TimPengkajiUcapan #KemenkoPolhukam