JAKARTA, KOMPAS.TV – Pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Istana Bogor, hari ini, Kamis (25/5/2023), bukan tentang siapa yang diuntungkan atau dirugikan.
Penjelasan itu disampaikan Dahnil Anzar Simanjuntak selaku juru bicara (jubir) Prabowo, dalam dialog Kompas Petang Kompas TV, Kamis.
“Hal ini bukan masalah diuntungkan atau dirugikan. Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi itu sesuatu yang mafhum ya, kenapa? Karena tadi saya sebutkan beliau menteri dan bawahan presiden,” kata Dahnil ketika ditanya siapa yang diuntungkan dalam pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, selama ini Prabowo juga sering melakukan silaturahmi dengan sejumlah tokoh, baik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 maupun sebelum-sebelumnya.
“Kedua, Pak Prabowo dalam proses misalnya jelang Pilpres 2024 atau sebelum pilpres, atau tidak Pilpres 2024 juga melakukan silaturahim dengan banyak pihak, dengan semua tokoh.”
Baca Juga: Gerindra Ungkap Pertemuan Prabowo dan Megawati Masih Mencari Waktu
Jika pertemuan-pertemuan yang dilakukan Prabowo tersebut membuat elektabilitasnya sebagai bakal capres meningkat, menurut Dahnil, itu adalah bonus.
“Kalau kemudian ada bonus terkait dengan silaturahim itu, intensitas komunikasi termasuk dengan Pak Jokowi kemudian dengan keluarga Pak Jokowi, dan mungkin juga akan berkomunikasi ke depan dengan Ibu Megawati, Pak SBY, itu ada bonus elektoral, ya alhamdulillah.”
Sementara politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukur Nababan yang juga hadir dalam dialog itu, menyebut partainya tidak bisa membatasi hak orang lain untuk bertemu seseorang.
“Kita tidak bisa membatasi hak orang untuk betemu dengan siapa, berbicara dengan siapa,” kata dia.
Ia menegaskan, tidak ada yang aneh pada pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor, karena keduanya bertemu sebagai presiden dan menteri.
Baca Juga: Tanggapi Pertemuan Jokowi dan Prabowo, Politikus PDIP: Wajar Presiden Memanggil Menterinya
“Pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tidak ada yang aneh di sana. Kami percaya betul bahwa pertemuan itu adalah pertemuan presiden dengan menterinya dan itu harus selalu bertemu,” ungkap Sukur.
Presiden dan menteri, menurut dia, harus melakukan koordinasi terkait tugas-tugas dari yang bersangkutan, termasuk memberi perintah serta arahan untuk melakukan tugas-tugas tersebut.
“Nah, mengenai apa yang harus dilakukan, tentu kami di PDI Perjuangan kan sistem organisasi kami sudah baku.”
“Apapun perintah, kebijakan-kebijakan partai sebagai anggota partai yang ada di legislatif, eksekutif, atau di struktural, harus taat dengan keputusan kepartaian,” tuturnya.
Baca Juga: Juru Bicara Prabowo Subianto Beberkan 2 Poin Pembahasan Menteri Pertahanan dengan Jokowi
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.