Litbang Kompas: Sorot Kasus Haris-Fatia dan Bima Yudho Lampung, Kepuasan Politik dan Keamanan Turun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Survei terbaru yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 mengungkapkan terjadi -penurunan sebesar 4,8 persen terkait kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di sektor politik dan keamanan ketimbang periode sebelumnya.

Survei dilakukan secara tatap muka pada 1.200 responden yang dipilih secara acak di 30 provinsi Indonesia menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen, dengan margin of error sebesar plus-minus 2,83 persen.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Kinerja Pemerintah di Sektor Ekonomi Meningkat Signifikan

"Jika pada survei Januari 2023, tingkat kepuasan mencapai 79,2 persen, pada survei Mei 2023 ini turun menjadi 74,4 persen," ungkap Litbang Kompas dalam Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Survei ini menggunakan lima indikator untuk menilai persepsi publik terhadap kinerja di sektor politik dan keamanan.

Dari kelima indikator tersebut, kebebasan berpendapat menjadi fokus utama.

Pada Mei 2023, tingkat apresiasi publik terhadap kebebasan berpendapat turun menjadi 70,5 persen.

Baca Juga: Jamin Independensi, Litbang Kompas Rilis Survei Kepemimpinan Nasional 22-24 Mei

Penurunan penilaian ini, menurut Litbang Kompas, dipengaruhi oleh berbagai isu yang muncul pada triwulan pertama tahun 2023.

Sebagai contoh terkait persoalan hukum terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Mulidiyanti.

Kemudian terhadap kreator konten asal Lampung, Bima Yudho Saputro, yang pada akhirnya dicabut.

Namun, apresiasi terhadap empat indikator lain di sektor politik dan keamanan umumnya membaik.

Indikator tersebut meliputi menjamin rasa aman warga naik dari 62,5 persen ke 63,1 persen, menangani konflik naik dari 55,1 persen ke 56,2 persen, membangun toleransi naik dari 76,9 persen ke 77,6 persen, dan mengawasi jalannya pemerintahan naik dari 60,7 persen ke 63 persen.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: 76,2 Persen Warga Tidak Puas Kinerja Anggota DPR

Sementara itu, kepuasan publik di empat sektor lain yang disurvei juga meningkat.

Di sektor hukum, kepuasan naik dari 55,1 persen menjadi 59 persen. Di sektor ekonomi, kepuasan naik dari 53,5 persen menjadi 59,5 persen. Di sektor kesejahteraan sosial, kepuasan naik dari 77,3 persen menjadi 78 persen.

Kemudian kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara umum naik 0,8 persen, menjadi 70,1 persen.