Singgung Utang Negara, JK: Pemerintahan Sekarang yang Paling Banyak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menyebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang menambah utang negara paling banyak.

Hal itu dikatakan JK seusai menghadiri hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Tentu gabungan pemeintahan dulu dan sekarang. Tapi yang sekarang paling banyak," kata JK

"Bayar utang cicilan dan subsidi. Perbaikan jalan juga," imbuhnya.

Maka dari itu, JK berpesan kepada bakal calon presiden (capres) 2024 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, harus bisa mengatasi permasalahan tersebut.

"Kalau mau jadi presiden harus mampu," ujarnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyinggung soal utang negara dalam pidatonya di hari ulang tahun ke-21 PKS.

JK mengatakan bahwa ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam dan luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk.

Baca Juga: Safari Politik Prabowo Subianto Jelang Pemilu 2024: Temui JK, Gibran, hingga SBY

Ia membenarkan apa yang juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut utang luar negeri Indonesia sangat besar.

"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul, setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK.

Meski begitu, JK juga mengakui dirinya ikut terlibat dalam kebijakan utang tersebut saat menjadi Wakil Presiden pada periode pertama Jokowi menjabat sebagai presiden.

Tapi menurutnya, yang lebih penting sekarang adalah permasalahan utang negara ini tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia.

JK menilai, masalah sosial yang terjadi saat ini menandakan adanya kondisi sosial yang buruk di negeri ini, khususnya pada pemerataan ekonomi.

Dia pun khawatir apabila pemerataan dan keadilan sosial tidak segera terlaksana, maka peristiwa kelam seperti kerusuhan Mei 1998 bisa terulang.

"Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. Dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," ucapnya. 

Baca Juga: [FULL] Pidato AHY di Milad ke-21 PKS, Singgung Utang Negara Hingga Mundurnya Demokrasi