Partai Oposisi Thailand Unggul dalam Pemilu, Pemimpinnya Mengaku Siap Jadi Perdana Menteri

BANGKOK, KOMPAS.TV - Partai oposisi Thailand sukses unggul dalam pemilu yang dilakukan Minggu (14/5/2023).

Hal tersebut membuat pemimpinnya mengaku siap untuk menjadi Perdana Menteri (PM) Thailand.

Partai progresif Move Forward, secara mengejutkan mendapatkan suara 98 persen dalam pemilu.

Dengan jumlah 98 persen suara yang telah dihitung, mereka pun diproyeksikan akan memenangkan 149 kursi di parlemen.

Baca Juga: Semakin Panas, Erdogan dan Kilicdaroglu Saling Klaim Bakal Menang di Pemilu Turki

Sementara partai populis Pheu Thai, berada di tempat kedua dengan 138 kursi.

Jumlah tersebut membuat mereka memimpin jauh dari partai PM Prayuth Chan-ocha, yang merupakan pemimpin kudeta pada 2014.

Hasil pemilu tersebut diyakini karena kekesalan rakyat Thailand atas pemerintahan militer yang berkuasa sejak kudeta.

Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, pun mengungkapkan kesiapannya memimpin pemerintahan Thailand.

 

“Kami percaya bahwa Thailand yang kita cintai bisa lebih baik, dan mengubahnya jika kita bisa memulai hari ini. Mimpi dan harapan kami sangat mudah dan langsung,” cuit Pita di Twitter dilansir dari CNN.

“Tak peduli kalian Anda setuju atau tidak dengan saya, saya akan menjadi PM Anda. Tak peduli jika Anda memilih saya atau tidak, saya akan melayani Anda,” ujarnya.

Para pemilih telah menyampaikan seruan vokal untuk perubahan dengan memberikan suara yang sangat banyak untuk menolak partai-partai yang didukung militer.

Meski begitu, tidak jelas siapa yang akan mengambil alih kekuasaan.

Baca Juga: Pemilu Thailand: Pemimpin Militer Kalah, Dua Partai Oposisi Menang Besar

Hal itu karena militer Thailand memastikan mereka masih mempertahankan suara besar siapa yang dapat memimpin. Bahkan jika mereka telah kehilangan suara rakyat.

Untuk memilih PM berikutnya dan membentuk pemerintahan, sebuah partai atau koalisi, harus memenangkan mayoritas dari gabungan 750 kursi majelis rendah dan tinggi parlemen.

Tetapi di bawah konstitusi era junta, senat Thailand yang memiliki 250 kursi dipilih sepenuhnya oleh militer, yang berarti kemungkinan akan memilih kandidat pro-militer.