Pemimpin Negara ASEAN Kutuk Serangan Bersenjata pada Konvoi Bantuan ASEAN di Myanmar

LABUAN BAJO, KOMPAS.TV - Pemimpin negara-negara ASEAN hari Rabu (10/5/2023) dalam sebuah pernyataan bersama mengutuk serangan bersenjata pada konvoi bantuan yang ASEAN di Myanmar. Mereka meminta agar kekerasan segera dihentikan dan junta militer mematuhi rencana perdamaian.

Dalam laporan Associated Press, Rabu (10/5/2023), pernyataan itu keluar dari pemimpin negara-negara ASEAN yang sedang berkumpul di kota pelabuhan yang indah di Labuan Bajo, Indonesia, pada awal pertemuan selama dua hari.

Pemimpin ASEAN menyatakan mereka "sangat prihatin dengan kekerasan yang berlangsung di Myanmar dan mendesak penghentian segera semua bentuk kekerasan dan penggunaan kekuatan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tepat waktu serta dialog nasional yang inklusif."

Presiden Indonesia Joko Widodo selaku pemimpin ASEAN tahun ini juga menyerukan persatuan ASEAN di tengah badai ekonomi global dan persaingan kekuatan besar yang melanda wilayah tersebut.

Perhimpunan sepuluh negara Asia Tenggara itu juga sedang dipaksa untuk mengatasi krisis yang terjadi di negara anggota Myanmar.

Pada akhir pekan, konvoi ASEAN berisi diplomat dan petugas ASEAN dari Indonesia dan Singapura, yang membawa bantuan untuk warga yang terlantar mendapat serangan bersenjata api oleh orang-orang yang tidak dikenal di negara bagian Shan timur Myanmar.

Tim keamanan konvoi membalas tembakan dan sebuah kendaraan rusak, tetapi tidak ada orang yang terluka, melansir televisi milik pemerintah MRTV.

Baca Juga: KTT ke-42 ASEAN Dibuka, Ini Sambutan Khusus Presiden Jokowi untuk PM Timor Leste

Lebih dari 3.450 warga sipil telah tewas oleh pasukan keamanan sejak militer Myanmar secara paksa mengambil alih kekuasaan, dan ribuan orang lainnya tetap dipenjara, kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. 

Pada bulan April lalu, serangan udara militer menewaskan hampir 170 orang, termasuk anak-anak, yang sedang upacara para penentang junta militer. Human Rights Watch hari Selasa menggambarkan serangan itu sebagai "kejahatan perang yang nyata."