Pemimpin Negara Asia Tenggara akan Adopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia di KTT ASEAN

MANGGARAI BARAT, KOMPAS.TV - Para pemimpin negara Asia Tenggara akan mengadopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia di KTT ASEAN 2023 pada Rabu (10/52023).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC), Selasa (9/5).

Mahfud menyebut, para pemimpin ASEAN akan mendeklarasikan komitmen bersama untuk pemberantasan perdagangan manusia di kawasan.

"Para pemimpin kita besok akan mengadopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi," kata Mahfud saat memberi sambutan Pertemuan Ke-26 APSC, dilansir dari Antara.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya meningkatkan kerja sama kedua negara dalam memberantas praktik perdagangan manusia.

"Kedua pemimpin menekankan pentingnya kedua negara untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas trafficking-in-persons yang saat ini sedang marak terjadi di negara-negara anggota ASEAN," kata Menlu Retno dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/5/2023).

Baca Juga: Perdagangan Manusia di Myanmar, Jokowi Ungkap Pemerintah Berhasil Selamatkan Ratusan WNI

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengaku mengusulkan isu tindak pidana perdagangan orang dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung pada 9-11 Mei 2023.

Jokowi menyebut, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan manusia.

"Salah satu yang Indonesia usung dalam KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams," tutur Jokowi dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Senin (8/5/2023).

"Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita," imbuhnya.

Dia menegaskan, kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulu sampai hilir.

"Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar," ungkap Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Desak Isu Perdagangan Manusia di Myanmar Masuk Agenda KTT ASEAN

Selain itu, pada 5 Mei 2023, otoritas Indonesia bersama dengan otoritas Filipina dan sejumlah negara lain berhasil menyelamatkan 1.048 orang korban perdagangan manusia yang berasal dari sepuluh negara.

Dari jumlah tersebut, 143 di antaranya merupakan WNI.

"Otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia juga telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari sepuluh negara dan 143 di antaranya adalah dari Indonesia," ungkap Presiden Jokowi.