PAN: Presiden Jokowi Tak Boleh Netral di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi merespons sejumlah pihak yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tak cawe-cawe dalam Pilpres 2024 mendatang.

Menurut dia, seorang Kepala Negara itu tak boleh netral di pesta demokrasi nanti. Sebab, dia harus memastikan Pemilu 2024 berjalan jujur, bersih, dan adil.  

"Presiden Jokowi tidak boleh netral di Pemilu 2024, harus juga aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berkualitas dan berintegritas, aman dan damai," kata Viva Yoga dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga: Daftar Nama Bakal Capres-Cawapres yang Masuk Dalam Bursa Relawan Jokowi, Anies Tak Ada

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi mesti bertanggung jawab agar pemilu sebagai jalan demokrasi yang konstitusional akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi bangsa dan negara.

Atas dasar itu, PAN berpandangan bahwa sikap Presiden Jokowi mengumpulkan Ketum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara pada Selasa lalu (2/5/2024) masih dalam koridor yuridis.

“Memang apa masalahnya jika Presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara?” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak terlibat terlalu jauh dalam konstelasi politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla merespons tidak diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah di di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) pekan lalu.

Baca Juga: Surya Paloh Beri Pandangan Positif dan Negatif soal Pernyataan Jokowi Nasdem sudah Beda Koalisi

“Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” ujar Jusuf Kalla di kediamannya, kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (6/5/2023).