Biaya Transaksi 0 Persen, Jokowi Minta Kementerian, Lembaga dan Pemda Pakai Kartu Kredit Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian, lembaga nonkementerian, dan pemerintah daerah (pemda) menggunakan kartu kredit pemerintah untuk berbelanja produk-produk dalam negeri.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan secara virtual di Festival Keuangan Ekonomi Digital 2023, Senin (8/5/2023). 

"Saya minta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS (Kode QR Standar Indonesia) antarnegara," kata Jokowi dikutip dari kanal YouTube Bank Indonesia. 

Sebagai informasi, kartu kredit pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan kementerian atau lembaga untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara. 

Baca Juga: Subsidi Kacamata BPJS Kesehatan Naik, Simak Besaran dan Cara Klaimnya

Kartu kredit pemerintah diluncurkan Bank Indonesia dan biayanya 0 persen bagi pemerintah. 

Ia mengatakan, penggunaan kartu kredit pemerintah dan perluasan QRIS di kawasan akan mengakselerasi ekonomi dan mendorong keuangan digital yang inklusif.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan.

Karena itu, ia meminta agar inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital terus dikembangkan. 

Inovasi itu seperti penggunaan kartu kredit pemerintah yang harus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga: Jokowi Dialog dengan Pedagang di Pusat Kuliner Labuan Bajo dan Bagikan Celemek Merah