Pertemuan Jokowi dengan 6 Ketum Parpol, Hasto: Ini Bukan Upaya Pemaksaan Konsolidasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) lalu.

Menurut Hasto, tindakan Jokowi merupakan proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pasalnya, Jokowi hanya menyampaikan gambaran tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa depan.

Baca Juga: Jokowi Undang 6 Petinggi Parpol ke Istana, Gus Choi: Kurang Pantas, Tidak Menunjukkan Sikap Adil

Dia juga membantah bahwa Jokowi cawe-cawe atau ikut campur dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

“Yang disampaikan Jokowi pada pertemuan dengan 6 ketum parpol adalah menyampaikan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan bagaimana tantangan dari aspek demografi, pertarungan hegemoni, dan bagaimana pencapaian Jokowi,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Senin (8/5/2023).

“Bukan upaya, dalam tanda kutip, suatu pemaksaan konsolidasi parpol,” tegas dia.

Hasto menjelaskan, penyampaian tantangan yang dihadapi Indonesia tersebut dilakukan agar para pimpinan partai politik memiliki gambaran terkait kondisi Indonesia sehingga dapat melanjutkan kebijakan yang berkesinambungan pada masa depan.

Baca Juga: Tidak Diundang Jokowi dalam Pertemuan karena Sudah Punya Koalisi Sendiri, Nasdem: Rapopo

Terkait kritik yang menyebutkan bahwa tindakan Jokowi tidak pantas, Hasto mengatakan bahwa hal itu wajar-wajar saja. Pasalnya, pertemuan tersebut tidak membicarakan politik praktis.

“Kan kita tidak bicara tentang politik praktis, kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan di mana itu hal yang wajar. Seorang pemimpin berbicara tentang kepemimpinan masa depan,” tutur Hasto.

“Kami sejak awal sudah berpengalaman di dalam mana membedakan urusan urusan politik praktis, mana urusan terkait kepentingan bangsa dan negara,” sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, pertemuan Jokowi dengan enam ketum parpol di Istana Merdeka mengundang sejumlah kritik dan komentar. 

Salah satu kritik datang dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa Jokowi terlalu ikut campur dalam perpolitikan di Tanah Air.

“Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” kata Jusuf Kalla di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Jokowi Desak Isu Perdagangan Manusia di Myanmar Masuk Agenda KTT ASEAN

Komentar juga datang dari Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choiri atau Gus Choi yang menyebut tindakan Jokowi tersebut tidak pantas.

“Saya kira rakyat awam pun tahu bahwa dia tidak melanggar hukum, tapi kurang pantas, kurang elok,” kata Gus Choi dalam Kompas Petang Kompas TV, Minggu (7/5/2023).