Tangkap 52 Demonstran Anti-Monarki saat Penobatan Raja Charles, Polisi Inggris Malah Banjir Kritikan

LONDON, KOMPAS.TV - Keputusan kepolisian Inggris menangkap 52 demonstran anti-Monarki saat penobatan Raja Charles III malah dibanjiri kritikan.

Penobatan Raja Charles III di Westminster Abbey, Sabtu (6/5/20230, diwarnai dengan demonstrasi dari pendukung Republikan dan anti-Monarki.

Salah satu yang ditangkap adalah Graham Smith, kepala dari kelompok Republikan.

Smith sendiri akhirnya dilepas setelah 16 jam ditahan, dan menegaskan sudah tak ada lagi hak untuk melakukan protes damai di Inggris.

Baca Juga: Penembakan Massal di Mal AS Tewaskan 8 Orang, Pelaku Ditembak Mati Polisi

Sementara itu, Scotland Yard mengungkapkan mereka telah beraksi dengan cara yang proposional.

Komandan Karen Findlay membela respons petiugasnya saat protes ketika hari penobatan.

Ia mengatakan mereka bertugas untuk ikut campur ketika protes menjadi tindakan kriminal dan menyebabkan ketidakteraturan.

Ia menambahkan penobatan Raja Charles III merupakan acara sekali dalam satu generasi, dan itu menjadi kunci terkait penilaian kepolisian.

 

Meski para pelaku unjuk rasa mengaku protes dilakukan dengan damai, kepolisian mengungkapkan mereka memiliki laporan intelijen bahwa kelompok itu akan menimbulkan gangguan.

Sejumlah Anggota Parlemen dari Partai Buruh pun mengkritik respons yang dilakukan polisi.

Dikutip dari BBC, backbencher Sir Chris Bryant menulis di Twitter bahwa kebebasan berbicara merupakan benang perang yang dijalankan melalui monraki konstitusional parlementer.

Menteri bayangan Jess Philips juga menggunakan media sosial untuk mengatakan bahwa bangsa Inggris dan Raja tidak begitu rapuh sehingga tak dapat menerima protes yang tak berbahaya dari pandangan yang berbeda.

Baca Juga: Ini Ucapan Pertama Pangeran William dan Kate Middleton Usai Penobatan Raja Charles

Sementara itu, Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Richard Burgon mengatakan ia sangat prihatin dengan penangkapan tersebut.

Hal yang sama diungkapkan oleh Anggota Parlemen Zarah Sultana.

“Apa pun pendapat Anda tentang Monarki, hak untuk melakukan protes damai merupakan hal mendasar bagi demokrasi,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Inggris, Yasmine Ahmed, menyamakan aksi kepolisian tersebut sebagai sesuatu yang seharusnya hanya dilihat di Moskow, bukan Inggris.