Pakar Nilai Yusril Pantas Dilirik sebagai Bakal Cawapres di Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menilai sosok Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra pantas dilirik oleh partai politik (parpol) untuk menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. 

Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra Dampingi Prabowo di Padang, PBB Buka Peluang Jalin Komunikasi dengan Gerindra?

Ia menyebut, kapasitas Yusril sangat dibutuhkan dan tepat untuk menjadi bakal calon Presiden atau Wakil Presiden. 

"Profesor Yusril Ihza Mahendra sangat dibutuhkan dan tepat untuk menjadi (bakal) calon Presiden atau Wakil Presiden," kata Fahri seperti dikutip dari Antara, Rabu (3/5/2023). 

"Dari segi pengalaman, pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain yang telah bersentuhan dengan dunia politik dan pemerintahan sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini," sambungnya.

Menurut dia, selama perjalanan karir, sosok Yusril telah banyak memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara, khususnya dalam perkembangan hukum tata negara, dan kepemerintahan.

Selain itu, Indonesia membutuhkan orang yang paham dan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

"Aspek ini sangat elementer serta merupakan sebuah keniscayaan, untuk hadirnya sosok yang memahami hakikat bernegara serta bagaimana mengelola sebuah negara," ujarnya. 

Dia menjelaskan, secara konstitusional, demokrasi, dan nomokrasi adalah prasyarat mutlak. 

Demokrasi dari waktu ke waktu selalu mendapat atribut tambahan.

"Gagasan demokrasi yang paling ideal di zaman modern ini adalah gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum constitutional democracy," katanya.

Secara teoritik, demokrasi berlandaskan atas hukum atau nomokrasi.

Nomokrasi sebagai konsep mengakui bahwa yang berkuasa sebenarnya bukanlah orang, melainkan hukum atau sistem itu sendiri.

Baca Juga: Yusril Khawatir Dampak Koalisi Besar Bisa Bikin Pemilu 2024 Batal, Ini Alasannya

"The rule of law and not of man. Pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia, jadi hakikatnya hukum sebagai benchmarking yang harus dijadikan rujukan oleh semua pihak, termasuk yang kebetulan menduduki jabatan kepemimpinan itu," katanya.