JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dapat menjadi “supplier cawapres” menjelang Pemilu 2024.
Hal itu karena KIB yang beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan PPP dinilai tidak punya sosok bakal calon presiden (capres) yang cukup kompetitif.
Selain itu, Burhanuddin menilai ketiadaan sosok bakal capres kompetitif membuat posisi tawar KIB relatif lemah. Sehingga, elemen-elemen KIB melakukan manuver politik ke arah parpol atau koalisi lain.
Hal tersebut disampaikan Burhanuddin usai elite PPP menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Minggu (30/4/2023).
PPP sendiri secara sepihak mendeklarasikan dukungan untuk bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Dukung Ganjar Pranowo sebagai Bacapres, Plt Ketum PPP: KIB Tetap Solid dan Rukun
Burhanuddin menyebut tindakan PPP yang menyempal dari KIB ini mengubah konstelasi politik di tingkat elite. Namun, di tingkat massa, ia menyebut masih perlu pengamatan lebih jauh.
"Kalau di tingkat elite memang terjadi semacam game changer, karena terus terang yang menjadi pertanyaan publik, KIB ini masih berlanjut atau tidak?" kata Burhanuddin dalam program Kompas Petang Kompas TV, Minggu.
Menurut Burhanuddin, sebelum PPP merapat ke kubu PDIP, elemen KIB telah melirik ke koalisi-koalisi lain. Pasalnya, kubu lain dinilai punya sosok bakal capres kompetitif seperti Ganjar, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.
"Tanpa mengurangi rasa hormat, elektabilitas beliau (Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto) tidak cukup kompetitif, mungkin karena lebih terkesan teknokratis ya, sehingga kurang terbaca oleh publik,” katanya.
Oleh sebab itu, dia menilai KIB bisa meramaikan bursa cawapres. PPP memiliki Sandiaga Uno dan PAN punya Erick Thohir yang disebut berpeluang menjadi bakal cawapres.
Mengenai manuver PPP, Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menyebutnya sebagai hak masing-masing parpol untuk melakukan komunikasi politik. Namun, ia mengakui tindakan PPP yang langsung mendeklarasikan Ganjar kurang etis.
"Bagi saya pribadi, ini kurang etis saja ya, tapi kalau kemudian kita pertanyakan, ya itu kan kedaulatan mereka sendiri juga sebagai partai politik,” kata Lamhot.
Baca Juga: Kemungkinan Koalisi Golkar dan Demokrat dalam Pilpres 2024, Ini Tanggapan AHY
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.