Minta Halalbihalal PNS hingga TNI/Polri Ditunda, Mahfud MD: untuk Kelancaran Arus Balik

SURABAYA, KOMPAS.TV - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) ad interim Mahfud MD mengatakan alasan instruksi penundanaan halalbihalal di lingkungan kementerian, TNI, Polri, BUMN hingga pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran mobilisasi arus balik.

"Guna meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pascaperiode libur nasional dan Idul Fitri, maka pemerintah mengimbau agar kegiatan halalbihalal yang sifatnya pengumpulan pegawai secara serentak ditunda," kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Surabaya, Senin (24/4/2023).

Penundaan halalbihalal tersebut dilakukan hingga pekan kedua pascaperayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi atau baru bisa dilaksanakan pada awal bulan Mei 2023.

"Artinya kegiatan halal bihalal atau syawalan itu baru bisa dimulai tanggal 2 Mei tahun 2023," ujar Mahfud seperti dikutip dari Antara.

Mahfud menegaskan, bahwa aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat itu bukan merupakan pelarangan pelaksanaan halalbihalal.

Baca Juga: Mahfud MD Minta Halalbihalal di Kementerian, BUMN, hingga TNI/Polri Ditunda

Oleh karenanya, Mahfud MD yang mewakili MenPANRB Azwar Anas meminta imbauan ini segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak.

"Ini bukan pelarangan, tetapi penundaan, karena mungkin saja ada orang yang selain cuti bersama juga punya cuti tahunan atau cuti biasa. Cuti bersamanya tidak diperpanjang," ujarnya.

"Jadi ini dilaksanakan terhitung sejak hari ini tanggal 24 April 2023. Jadi, penundaan pelaksanaan halalbihalal bukan pelarangan tetapi penundaan karena banyak mobilitas, agar tidak terjadi penumpukan, agar orang juga bisa melakukan halal bihalal dulu secara personal sebelum berkumpul secara ramai-ramai," kata Mahfud.

Meskipun halalbihalal ditunda namun masa cuti bersama pegawai di lingkungan instansi pemerintah, TNI, Polri, dan BUMN tidak diperpanjang.

Baca Juga: Viral Arus Lalu Lintas di Puncak Bogor Mengalami Stagnan, Kendaraan Didominasi Motor

Seperti diketahui, cuti bersama dilaksanakan dan ditambah satu hari, menjadi tanggal 19, 20, 21,24, dan 25 April 2023, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Aturan cuti bersama mengalami perubahan dari yang sebelumnya dilaksanakan pada 21, 24, 25, dan 26 April 2023. "Tidak boleh nambah cuti, cuti bersama tetap," ucap Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud meminta seluruh jajaran pegawai pemerintah dari kementerian, BUMN, hingga TNI/Polri, untuk menunda pelaksanaan halalbihalal.

Baca Juga: Sistem Satu Arah Arus Balik Tol Kalikangkung-Km 72 Japek Diperpanjang Hari ini

Pengumuman tersebut disebarkan melalui akun Instagram resminya, @mohmahfudmd, Senin (24/4/2023).

"Semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/POLRI, jika merencanakan Halal Bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," tulis Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan pegawai kementerian, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN hingga anggota TNI/Polri baru boleh mengadakan halalbihalal setelah pekan kedua Lebaran 2023.

"Pada pekan pertama (tanggal 24 - 30 April 2023) supaya tidak diadakan acara halalbihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu, baru boleh mulai diadakan," tuturnya.