Hasto Ungkap Kisi-Kisi Partai yang akan Diajak Kerja Sama dengan PDIP untuk Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - PDI Perjuangan memiliki catatan untuk mencari pendamping Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari PDIP di Pilpres 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan pertimbangan pendamping Ganjar di Pilpres 2024, antara lain ideologi, kesamaan platform, historis hingga komitmen untuk melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo. 

Hasto mencontohkan salah satu partai yang memiliki kedekatan secara historis dengan PDIP yakni PPP. Menurutnya PPP sama-sama dengan PDIP menjadi partai yang termarginal di era orde baru. 

Selain itu Ketua Umum PPP periode 1998-2007 Hamzah Haz pernah menjadi wakil presiden Megawati Soekarnoputri. 

Baca Juga: Siapa Bakal Cawapres Pendamping Ganjar Pranowo? Ini Kata PDIP

"Prinsipnya ruang kerja sama PDIP dengan partai yang ada di pemerintahaan Presiden Jokowi kecuali satu yang sudah capres sendiri akan dilakukan dalam rangka sistem presidensial," ujar Hasto di DPP PDIP, Senin (24/4/2023).

Hasto menambahkan pertimbangan yang menjadi catatan tersebut merupakan kedaulatan dari PDIP dalam membangun koalisi atau kerja sama. 

Hal ini yang membedakan PDIP dengan partai lain. Di PDIP, kata Hasto, rujukan untuk membangun kerja sama didasarkan kepada kebijakan internal partai. 

Dari situ kemudian berbagai agenda dalam membangun kerja sama dirumuskan bersama dan nantinya disodorkan kepada partai yang akan dirangkul.

Baca Juga: Hasto Ungkap Makna Peci yang Disemat Mega pada Ganjar Saat Tunjuk Jadi Capres

"Ketika ada partai-partai yang akan memberikan dukungan, tentu saja berpatokan bahwa capresnya adalah Ganjar Pranowo," ujar Hasto.

Hasto juga menekankan meski kerja sama yang dibangun bedasarkan ketentuan dari PDIP, bukan berarti partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini melakukan kawin paksa pendamping Ganjar di Pilpres 2024. 

PDIP pastinya melakukan tahapan-tahapan pendekatan dengan partai yang akan dirangkul, setelah itu masuk ke tahap penjajakan pemahaman hingga komitmen yang sejalan untuk kepentingan rakyat dan negara. 

"Dinamika politik yang dinamis kami melakukan kajian terus menerus, dan nantinya tentu saja Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan mengambil keputusan," ujar Hasto.