Politikus PDIP Tanggapi Golkar: Mau Deklarasi Capres Silakan, Jangan Banyak Omong

JAKARTA, KOMPAS TV - Politikus PDIP Aria Bima mengaku bingung dengan sejumlah politisi yang memberikan persyaratan kepada partainya bila ingin bergabung dalam koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang. 

Aria menanggapi pernyataan elite Golkar yang menyatakan PDIP harus mengikuti aturan main bila ingin bergabung dengan koalisi besar di pesta demokrasi nanti. 

Baca Juga: Syarat Golkar untuk PDI-P Jika Masuk Koalisi Besar: Jangan Menguasai, Ikut Aturan Main!

"Jadi saya menghargai untuk koalisi besar mau nyalonkan, segera saja nyalonkan. Deklarasi, jangan banyak omong. Karena saya ini sudah sejak 1,5 tahun ngomongnya tentang kerja sama, kerja sama koalisi," kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/4/2023). 

Ia menyebut partainya kini sudah mengantongi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen, sehingga bisa mencalonkan sendiri tanpa perlu koalisi.

"Saya tidak ngerti, PDI ini 20 persen threshold-nya lolos. Bukan ngotot mengotot, kita ini bisa nyalonkan," ujarnya. 

Meski begitu, Aria mengatakan, ke depan PDIP tentu akan menjajaki kerja sama politik dalam menghadapi Pilpres 2024. Tetapi tentu kerja sama itu dilakukan dengan partai-partai yang memiliki kesamaan pandang.

"PDI Perjuangan saya yakin akan bekerja sama dengan seluruh partai politik, yang jelas bukan kalkulasi saja menang kalah, platform ideologinya sama," ujarnya.

Aria mengatakan kerja sama politik masih dinamis sebelum ada pendaftaran capres dan cawapres secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Koalisi yang paling bener adalah pada saat koalisi ditandatangani seluruh partai politik di form KPU dan diserahkan ke KPU, itu kerja sama yang paling bener sesuai dengan aturan ya. Di situ tidak ada koalisi formnya KPU itu, pengusungan partai politik. Pengusung partai politik, nggak ada koalisi," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily memberikan syarat kepada PDIP jika ingin gabung dengan sejumlah parpol yang kini mewacanakan pembentukan koalisi besar. Koalisi besar ini sendiri terdiri dari parpol-parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ace lantas meminta semua parpol, termasuk PDIP, agar tidak ingin menguasai dan hal itu sebaiknya dihindari. 

Baca Juga: Sebut KIR dan KIB Solid sehingga Mudah Disatukan, Golkar: Kalau PDIP Bergabung akan Rumit

"Harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisiasi," kata Ace di kantor DPP Partai Golkar, kawasan Jakarta Barat, Rabu (12/4/2023).

"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," tambahnya.