Macron Tegaskan Prancis Tidak akan Jadi Negara Bawahan AS dan Eropa Perlu Miliki Otonomi Strategis

AMSTERDAM, KOMPAS.TV - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu (12/4/2023) di Amsterdam mempertahankan pernyataannya yang kontroversial bagi Amerika Serikat (AS) dan Barat tentang Taiwan.

Ia menegaskan bahwa menjadi sekutu AS bukan berarti menjadi negara vasal atau negara bawahan Negeri Paman Sam itu.

Macron, yang mengakhiri kunjungan kenegaraan ke Belanda yang juga diwarnai oleh protes tentang reformasi pensiun - mengatakan Prancis masih mendukung status quo di Taiwan.

Namun, sang presiden Prancis itu tampaknya masih mempertahankan pernyataannya dalam wawancara akhir pekan lalu, di mana ia mengatakan Eropa tidak boleh menjadi pengikut Washington maupun Beijing atau terjebak dalam setiap eskalasi.

"Menjadi sekutu tidak berarti menjadi negara vasal (negara bawahan) ... bukan berarti kita tidak punya hak untuk berpikir sendiri," kata Macron dalam konferensi pers di Amsterdam bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte seperti laporan France24, Rabu (12/4).

Macron, yang berkunjung ke China minggu lalu, mengatakan kebijakan Prancis dan Eropa tentang Taiwan tidak berubah meskipun terjadi kehebohan atas pernyataannya dalam wawancara dengan Politico dan Les Echos di mana ia mendukung otonomi strategis Eropa.

"Prancis mendukung status quo di Taiwan," katanya seraya menambahkan Paris mendukung kebijakan Satu China dan pencarian solusi damai untuk situasi tersebut.

Wawancara akhir pekan Macron mendapat pujian sebagai "brilian" di China, yang menolak dukungan AS atas apa yang dilihatnya sebagai provinsi yang memisahkan diri, tetapi menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Barat.

Baca Juga: China Gelar Latihan Pengepungan Militer, Taiwan: Ini adalah Peringatan Serius

Mantan presiden AS Donald Trump mengatakan Macron, yang merupakan teman saya, mendukung China, menjilat pantat (China).

Namun, Macron menolak menanggapi komentar Trump, mengatakan ia "tidak punya komentar tentang komentar mantan presiden Trump karena ia (Trump) terlibat dalam eskalasi ini."

Pada kunjungan kenegaraan pertamanya ke Belanda dalam 23 tahun terakhir, Macron tetap mendapat tekanan pada sejumlah isu dalam dan luar negeri.