Taliban Larang Perempuan Bekerja di PBB, PBB Sinyalkan Stop Bantuan Kemanusiaan di Afghanistan

ISLAMABAD, KOMPAS.TV - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hari Selasa (11/4/2023) menyatakan mereka akan meninjau atau mengkaji kembali kehadiran mereka di Afghanistan setelah Taliban melarang perempuan Afghanistan untuk bekerja di organisasi dunia tersebut.

Tindakan itu secara tersirat memberi indikasi bahwa PBB dapat memutuskan untuk menghentikan misi dan operasinya di negara yang sedang bergolak tersebut, seperti laporan Associated Press, Selasa (11/4/2023)

Pekan lalu, pemerintah Taliban Afghanistan memperketat aturan bagi perempuan dan mengumumkan bahwa perempuan Afghanistan yang bekerja di misi PBB tidak lagi diizinkan untuk masuk kerja.

Taliban tidak memberikan komentar lebih lanjut tentang larangan tersebut.

PBB menyatakan mereka tidak dapat menerima keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran hak-hak perempuan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ini merupakan langkah terbaru dalam serangkaian pembatasan yang diambil oleh Taliban sejak merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 ketika pasukan Amerika Serikat (AS) dan NATO menarik diri setelah 20 tahun berperang.

Taliban melarang anak perempuan di atas kelas 6 sekolah dasar (SD) bersekolah. Pun, perempuan dilarang beraktivitas dalam kehidupan dan pekerjaan publik.

Baca Juga: Staf Perempuan PBB Dilarang Bekerja di Afghanistan, Taliban Ingkari Janji?

Pada bulan Desember, mereka melarang perempuan Afghanistan untuk bekerja di kelompok lokal dan organisasi non-pemerintah (NGO), tindakan yang pada saat itu belum diperluas ke kantor-kantor PBB.

Pernyataan PBB hari Selasa menyebutkan, Kepala Misi PBB di Afghanistan, Roza Otunbayeva, "memulai periode peninjauan operasional" yang akan berlangsung hingga 5 Mei.

Selama periode ini, PBB akan "melakukan konsultasi yang diperlukan, melakukan penyesuaian operasional yang diperlukan, dan mempercepat perencanaan kontingensi untuk semua kemungkinan hasil," demikian pernyataan tersebut.

PBB juga menuduh Taliban berusaha memaksa PBB membuat "pilihan yang mengerikan" antara membantu rakyat Afghanistan dan mematuhi norma dan prinsip yang menjadi kewajibannya.

"Penting untuk dijelaskan bahwa setiap konsekuensi negatif dari krisis ini bagi rakyat Afghanistan akan menjadi tanggung jawab pihak berwenang," demikian peringatan PBB.

Berbagai badan bantuan memberikan dukungan makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan kepada rakyat Afghanistan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan dan kehancuran ekonomi yang menyertainya. Namun, distribusi bantuan itu terpengaruh secara signifikan oleh keputusan Taliban yang melarang perempuan bekerja di NGO, dan kini juga di PBB.