Tantangan Koalisi Besar: Setiap Ketum Parpol Punya Suara Tentukan Capres-Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pembentukan koalisi besar yang menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), dan PDI Perjuangan (PDIP) akan menghadapi tantangan yang tidak mudah karena setiap ketua umum (ketum) partai politik bakal memiliki suara dalam penentuan capres dan cawapres.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menjelaskan dalam KIR yang beranggotakan Gerindra dan PKB, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar menjadi pihak yang menentukan capres dan cawapres. 

Jika ada wacana KIR bergabung dengan KIB, kata dia, penentuan capres dan cawapres bukan lagi dibahas oleh Prabowo dan Muhaimin. Tetapi akan ditentukan bersama-sama dengan ketum partai di KIB. 

Begitu juga, sambung Andre, jika PDIP ikut bergabung dalam koalisi besar KIB-KIR. Megawati Soekarnoputri juga memiliki suara dalam penentuan capres dan cawapres. 

Baca Juga: PDI-P Buka Suara soal Isu Hubungan Jokowi-Megawati Retak, Singgung Hubungan Batin Keduanya

"Seperti itu nanti mekanismenya kalau bergabung," ujarnya dalam program Kompas Petang KOMPAS TV, Kamis (6/4/2023).

Andre menambahkan, untuk membangun koalisi besar memiliki tantangan yang tidak mudah. Walaupun punya frekuensi yang sama dan bagian dari partai pendukung pemerintah, komunikasi secara intens dan berlanjut tetap perlu dilakukan.

Andre yakin jika komunikasi dilakukan secara intens, ada peluang terbentuknya koalisi besar.

"Insyaallah pertemuan-pertemuan lanjutan itu akan dilakukan, tentu Pak Prabowo akan bertemu dengan Ibu Megawati," ujar Andre.

Baca Juga: Ketum PBB Yusril Sebut Peluang Gabung di Koalisi Besar Bersama Gerindra Bersama Prabowo

Dalam kesempatan yang sama, peneliti CSIS, Arya Fernandes, menilai koalisi besar ini bisa menjadi titik temu.

Sebab sejauh ini dua koalisi partai pendukung pemerintah yaitu KIB dan KIR, belum mengalami kemajuan dalam mekanisme penentuan capres dan cawapres hingga soal deklarasi capres dan cawapres yang akan diusung.

Selain itu, koalisi besar menjadi titik temu bergabungnya PDIP. Menurut Arya, pertemuan lima partai politik di DPP PAN pada Minggu (2/4/2023) lalu, masuk dalam skenario PDIP untuk menentukan arah kerja sama politik di Pilpres 2024.

Pastinya, menurut dia, syarat yang akan diberikan PDIP juga tidak mudah yakni capres harus dari kader PDIP. 

"Itu syarat mutlak untuk PDIP bergabung ke koalisi besar, karena pidato Ibu Mega dalam (acara perayaan) 50 tahun PDIP, beliau menegaskan betul capres itu dari kader partai," ujar Arya.

"Kalau kita lihat perilaku politik PDIP selama ini cukup konsisten dengan apa yang diucapkan oleh Ibu Megawati," pungkasnya.