Syarat Gabung Koalisi Besar Capres dari PDIP, Budiman: Itu Memang Sikap Partai

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan setuju bergabung ke lima koalisi partai politik jika calon presiden dari PDIP.  

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menjelaskan syarat tersebut merupakan kebijakan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sebab di berbagai kesempatan baik di acara internal maupun terbuka, Megawati selalu menyampaikan PDIP menginginkan kadernya bisa meneruskan jejak Joko Widodo sebagai presiden. 

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan posisi PDIP yang bisa mencalonkan kader sendiri di Pilpres 2024.

Baca Juga: Wacana 5 Partai Pendukung Jokowi Bentuk Koalisi, Megawati Ajukan Syarat Capres?

"Jadi memang itu sikap partai, tidak berkaitan dengan pertemuan di DPP PAN," ujar Budiman di program Kompas Petang KOMPAS TV, Rabu (5/4/2023).

Di sisi lain Budiman menilai diundangnya Megawati dalam pertemuan yang digagas DPP PAN membuktikan PDIP memiliki peran untuk mempersatukan partai-partai.

"Walaupun Bu Mega tidak hadir acara tetap jalan, tapi intinya undangan PAN ke Megawati menunjukkan kita tidak ditinggal," ujar Budiman. 

Adapun pertemuan lima ketua umum partai politik ini diselenggarakan di DPP PAN. Dalam pertemuan tersebut hadir Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Puan Sebut Megawati Bersedia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Parpol Bahas Pilpres 2024

Kemudian Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Plt Ketum PPP Mardiono yang tergabung dalam KIB, serta Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Presiden Jokowi mengapresiasi silaturahmi para ketua umum partai koalisi pemerintah. Dalam silaturahmi tersebut juga disepakati mengenai komitmen kebangsaan dan juga keberlanjutan pembangunan ke depan.

Namun Presiden tidak mengamini bahwa pertemuan tersebut awal dari koalisi partai untuk Pilpres 2024. Sebab hal tersebut sudah masuk ranah dari ketua umum partai masing-masing. 

"Ya saya senang para ketua partai bisa bertemu, bisa silaturahmi dan ini atas undangan dari Ketua PAN Pak Zulkifli Hasan terhadap semua partai yang ada di pemerintah dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan juga keberlanjutan pembangunan ke depan. Arahnya ke sana," ujar Presiden Jokowi, Minggu (2/4/2023).